Jurnal Pelopor, Jakarta – Pada 15 Februari 2025, Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan program kerja dan usulan anggaran untuk tahun 2025 dalam rapat dengan Komisi IV DPR RI. Menteri Pertanian berkomitmen mendukung agenda tersebut melalui program-program unggulan untuk meningkatkan produksi pangan dan memperkuat sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan.
Tema dan Agenda Pembangunan
Pemerintah telah menetapkan tema Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Dalam RPJMN 2025-2029, Indonesia berfokus pada 17 agenda pembangunan nasional, yang salah satunya adalah Indonesia Emas 2045. Kementan berkomitmen mendukung agenda keempat Indonesia Emas, yaitu Inovasi dan Aktivitas Ekonomi, melalui empat program utama:
- Program Ketersediaan, Akses, dan Konsumsi Pangan Berkualitas
- Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- Program Pendidikan dan Vokasi
- Program Dukungan Manajemen
Fokus Program Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian akan fokus pada kegiatan utama di bidang pertanian, perkebunan, dan peternakan. Kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup pengembangan padi, penyediaan fasilitas benih, sertifikasi, uji mutu, serta penguatan perlindungan tanaman. Selain itu, Kementan juga akan memperkuat pengembangan perkebunan dan kesehatan hewan sesuai dengan kebutuhan. Mereka akan mendukung infrastruktur pertanian seperti cetak sawah dan penyediaan irigasi.
Dukungan terhadap Kabinet Merah Putih dan Indonesia Maju 2024
Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan beberapa inisiatif dan program prioritas. Salah satu prioritasnya adalah meningkatkan produksi pangan, khususnya beras, untuk mencapai swasembada pangan melalui optimalisasi lahan dan cetak sawah. Kementerian Pertanian juga akan mendukung program makanan bergizi gratis melalui pengembangan pekarangan pangan.
Anggaran Kementerian Pertanian Tahun 2025
Pada 22 Januari 2025, pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam APBN 2025. Sebagai dampaknya, Kementerian Pertanian mengalami pengurangan anggaran sebesar Rp10,28 triliun dari anggaran semula Rp29,37 triliun, sehingga anggaran yang efektif hanya sebesar Rp19,09 triliun. Pengurangan ini memengaruhi volume kegiatan, seperti penurunan target produksi ternak yang semula 500.000 ekor menjadi 300.000 ekor.
Usulan Anggaran Kementerian Pertanian
Kementerian Pertanian mengajukan anggaran untuk beberapa direktorat jenderal, antara lain:
- Direktorat Jenderal Tanaman Pangan: Rp1,59 triliun
- Direktorat Jenderal Hortikultura: Rp889,21 miliar
- Direktorat Jenderal Perkebunan: Rp1,98 triliun
- Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH): Pengajuan lanjutan untuk sektor peternakan.
Wawancara dengan Hasan Hasbi, Staf Sekretariat Presiden
Dalam wawancara dengan Hasan Hasbi, Staf Sekretariat Presiden, beliau menegaskan pentingnya efisiensi anggaran di kementerian dan lembaga, tanpa mengurangi layanan publik, termasuk pendidikan. Efisiensi ini berfokus pada pengurangan belanja barang dan modal, seperti pengurangan anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor (ATK). Pemerintah akan tetap menjamin layanan seperti beasiswa, biaya kuliah, dan layanan kesehatan. Kemajuan teknologi memungkinkan banyak kegiatan dilakukan lebih efisien, seperti rapat daring atau video call.
Hasan Hasbi menegaskan bahwa meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran, layanan publik yang menjadi hak masyarakat tetap terjamin. Hal ini termasuk program pendidikan dan pelatihan kepala daerah yang kini diselenggarakan lebih efisien dengan menggabungkan pelatihan yang diadakan oleh Kementerian Dalam Negeri dan Lemhanas. Kebijakan efisiensi ini memungkinkan sektor publik tetap memberikan layanan optimal meskipun anggaran terbatas.
Baca juga:
Saya Punya Hak Bicara! Tom Lembong Tak Terima Dihalangi Saat Bicara ke Wartawan
Saya Punya Hak Bicara! Tom Lembong Tak Terima Dihalangi Saat Bicara ke Wartawan
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
