Jurnal Pelopor – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menepis tuduhan adanya pengoplosan BBM jenis Pertalite (RON 90) menjadi Pertamax (RON 92) oleh Pertamina dan anak usahanya. Ia memastikan bahwa seluruh produk BBM yang dijual telah memenuhi spesifikasi yang ditetapkan.
“Kualitas kita sudah sesuai standar. Jadi kalau ingin BBM dengan kualitas lebih baik, tentu harganya juga lebih tinggi. Semua sudah ada speknya,” ujar Bahlil di Kantor Kementerian ESDM, Rabu (26/2/2025).
Pertamina Bantah Tuduhan Oplosan
Isu pengoplosan BBM ini sempat ramai diperbincangkan di tengah kasus dugaan korupsi minyak mentah yang sedang diselidiki Kejaksaan Agung. Namun, PT Pertamina (Persero) melalui Vice President Corporate Communication, Fadjar Djoko Santoso, menegaskan bahwa tuduhan ini tidak benar. Menurutnya, terjadi kesalahpahaman atas pemaparan yang di berikan Kejaksaan Agung.
Yang di permasalahkan dalam kasus ini bukanlah pencampuran Pertalite menjadi Pertamax, melainkan terkait tata kelola pembelian BBM jenis RON 90 dan RON 92 yang di duga bermasalah. Fadjar memastikan bahwa semua produk BBM yang dijual kepada masyarakat telah melalui pengujian dan memenuhi standar yang ditetapkan oleh Lembaga Minyak dan Gas Bumi (Lemigas) di bawah Kementerian ESDM.
“Kami memastikan bahwa produk yang beredar di masyarakat sesuai dengan spesifikasinya masing-masing,” tegasnya.
Subsidi BBM Masih Belum Tepat Sasaran
Selain menepis isu oplosan, Bahlil juga menyoroti penyaluran BBM subsidi yang belum sepenuhnya tepat sasaran. Ia mengungkapkan bahwa masih banyak masyarakat kelas atas yang menggunakan BBM bersubsidi seperti Pertalite, padahal seharusnya di peruntukkan bagi mereka yang lebih membutuhkan.
“Saya kasih contoh, subsidi BBM itu kan untuk rakyat kecil. Tapi faktanya, masih banyak yang tidak berhak ikut menikmatinya. Ini artinya subsidi belum tepat sasaran,” katanya.
Presiden Prabowo Subianto sendiri telah meminta agar pemerintah memastikan bahwa dana subsidi, termasuk BBM, dapat didistribusikan secara lebih merata. Pemerintah juga terus berupaya mencari solusi agar subsidi tidak terus menerus di nikmati oleh kelompok yang mampu, sementara rakyat kecil masih kesulitan mengakses energi dengan harga terjangkau.
Kasus Korupsi Minyak Mentah
Di tengah polemik ini, dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah oleh Pertamina dan anak usahanya masih terus bergulir. Kejaksaan Agung mengungkapkan bahwa kasus ini telah menyebabkan kerugian negara mencapai Rp193,7 triliun.
Bahlil menegaskan bahwa pemerintah menghormati proses hukum yang berjalan dan mendukung penuh aparat penegak hukum untuk menuntaskan kasus ini.
“Kami dari Kementerian ESDM sangat menghargai proses hukum yang terjadi. Kita harus menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum dan memastikan bahwa hukum benar-benar ditegakkan,” tuturnya.
Dengan adanya klarifikasi dari pemerintah dan Pertamina. Pemerintah berharap masyarakat tidak terpengaruh oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Pemerintah juga terus berupaya memastikan bahwa masyarakat mendapatkan BBM dengan kualitas terbaik serta subsidi yang lebih tepat sasaran.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Prabowo Ramalkan AHY dan Gibran di Pilpres Masa Depan
Saksikan berita lainnya:
