QRIS Indonesia China Meluncur, Belanja Jadi Makin Praktis.

Jurnal Pelopor — Setelah melalui tahap uji coba (sandboxing) yang sangat sukses, Bank Indonesia siap meresmikan kerja sama pembayaran digital dengan China. Langkah ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ekosistem pembayaran regional yang lebih cepat, murah, dan transparan.

1. Hasil Uji Coba yang Fantastis

Meskipun baru dalam tahap uji coba, antusiasme masyarakat ternyata sudah sangat luar biasa. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengungkapkan angka yang cukup mencengangkan:

Volume Transaksi: Mencapai 1,64 juta transaksi.
Nilai Transaksi: Menembus Rp 556 miliar.
Kesimpulan: Capaian ini menjadi sinyal kuat bahwa kebutuhan akan sistem pembayaran praktis antarnegara sudah sangat mendesak.

2. Siapa Saja yang Berpartisipasi?

Implementasi awal ini melibatkan puluhan lembaga keuangan dari kedua negara:

Indonesia: 24 penyelenggara (16 bank dan 8 lembaga non-bank).
China: 19 penyelenggara.

3. Inovasi Selanjutnya: New BI-FAST

Tak hanya QRIS, BI juga tengah menggodok “New BI-FAST” sebagai bagian dari Roadmap Sistem Pembayaran Indonesia 2030. Hal ini dilakukan karena transaksi digital domestik pun terus meroket. Sebagai gambaran, pada Triwulan I-2026 saja, volume transaksi BI-FAST sudah mencapai 1,4 miliar transaksi dengan nilai Rp 3.519 triliun.

Apa Keuntungannya buat Kita?

Tanpa Tukar Uang: Kamu tidak perlu repot mencari money changer untuk menukar Rupiah ke Yuan jika ingin belanja di sana.
Kurs Real-time: Transaksi menggunakan kurs yang biasanya lebih kompetitif dan transparan.
Praktis: Cukup pakai aplikasi perbankan atau dompet digital (seperti Dana, GoPay, atau m-banking bank besar) yang sudah kamu punya.

Dengan peluncuran ini, China resmi bergabung dengan jajaran negara lain seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Korea Selatan yang sudah lebih dulu terkoneksi dengan QRIS kita.

Mengingat volume perdagangan dan pariwisata kita dengan China sangat besar, menurut kamu apakah fitur ini bakal lebih sering dipakai oleh para pelancong atau justru oleh para pelaku UMKM yang sering impor barang dari sana?