Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto kembali merombak susunan pemerintahan dengan melantik sembilan pejabat negara di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (15/10/2026). Perombakan yang disebut sebagai reshuffle kedelapan dalam dua tahun terakhir ini mencakup sektor pertahanan, keamanan, pertanian, imigrasi, penanggulangan bencana, hingga pengelolaan gambut dan mangrove.
Sejumlah perubahan strategis turut terjadi di tubuh TNI. Selain itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang baru, Letjen TNI Kristomei Sianturi, langsung menghadapi tantangan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), sekaligus merespons kasus hukum yang menyeret pejabat di lembaganya.
Sembilan Pejabat Mengisi Posisi Strategis
Dalam pelantikan tersebut, Prabowo menunjuk dua Wakil Menteri Pertahanan, yakni Marsekal TNI Yusuf Djauhari dan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon. Presiden juga melantik Dr. Alim Setiawan Slamet sebagai Wakil Menteri Pertanian serta M. Maulana Bungaran sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sementara itu, Letjen TNI Kristomei Sianturi dipercaya memimpin BNPB. Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko menjadi Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), didampingi Mayjen TNI Sriyanto sebagai wakil kepala.
Perubahan lainnya terjadi di jajaran pimpinan TNI. Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menempati posisi Wakil Panglima TNI, sedangkan Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).
Tandyo dan Maruli Bertukar Posisi
Pergantian tersebut membuat Tandyo dan Maruli bertukar posisi dalam struktur pimpinan TNI. Sebelumnya, Tandyo menjabat Wakil Panglima TNI, sementara Maruli memimpin Angkatan Darat sebagai KSAD.
Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin, menilai pergantian jabatan itu tidak menjadi persoalan selama mengikuti aturan dan prosedur yang berlaku. Ia mengingatkan agar perubahan kepemimpinan menjadi momentum untuk memperkuat disiplin, profesionalisme, dan kesiapan prajurit.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya mencegah pelanggaran yang dapat mencoreng nama institusi militer. Selain menjalankan tugas sesuai peraturan perundang-undangan, ia menekankan bahwa TNI harus terus berlatih untuk menjaga kesiapan dalam menjalankan tugas pertahanan negara.
Menurut Hasanuddin, jabatan baru Tandyo juga membuka peluang untuk dipertimbangkan sebagai calon Panglima TNI karena ia kini telah memiliki pengalaman sebagai kepala staf. Meski demikian, ia belum memastikan apakah pergantian tersebut merupakan sinyal menuju posisi tersebut.
Kepala BNPB Janji Bersih-Bersih Internal
Kristomei Sianturi menyatakan akan melakukan konsolidasi internal setelah resmi memimpin BNPB. Pernyataan tersebut disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang, menurut laporan Liputan6.com, berlangsung di lingkungan lembaga tersebut beberapa hari sebelumnya.
Kristomei menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tanpa intervensi dari pihak BNPB. Ia juga menyatakan pejabat yang harus diganti karena proses hukum akan ditindaklanjuti sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Selain persoalan internal, Kristomei berjanji mempercepat penanganan karhutla. Ia menargetkan respons bencana dilakukan secepat mungkin agar masyarakat tidak terus terdampak. BNPB juga akan memetakan aset dalam negeri terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan bantuan dari luar negeri.
BPGMN Andalkan Sains untuk Cegah Karhutla
Di sisi lain, Kepala BPGMN Satyawan Pudyatmoko menempatkan pengelolaan gambut sebagai salah satu prioritas lembaganya. Menurut dia, pengelolaan yang tepat diperlukan untuk menekan risiko kebakaran berulang, terutama ketika musim kemarau ekstrem dan fenomena El Niño meningkatkan ancaman kekeringan.
Satyawan menjelaskan bahwa BPGMN akan mengoptimalkan sains dan teknologi, termasuk pemodelan kondisi kekeringan serta pemetaan risiko kebakaran. Lembaga tersebut juga berencana melibatkan tenaga ahli dari berbagai bidang, seperti hidrologi, revegetasi gambut, sosial ekonomi, dan pengelolaan mangrove.
Selain itu, pemulihan ekosistem gambut dan mangrove yang rusak menjadi bagian dari upaya jangka panjang. Targetnya bukan sekadar memadamkan api, melainkan mengurangi kemungkinan kebakaran berulang di kawasan yang sebelumnya telah terbakar.
Wakil Kepala BPGMN Sriyanto menambahkan bahwa kolaborasi antarlembaga dan deteksi dini sangat penting. Pemantauan tinggi muka air gambut, misalnya, dapat menjadi salah satu indikator untuk memperkirakan risiko dan menentukan langkah pencegahan.
Tantangan Baru bagi Pemerintahan Prabowo
Reshuffle kali ini tidak hanya mengubah susunan pejabat, tetapi juga menghadirkan tuntutan kinerja di sejumlah sektor penting. Penguatan disiplin TNI, penanganan persoalan hukum di BNPB, serta pencegahan karhutla menjadi pekerjaan yang membutuhkan koordinasi dan evaluasi berkelanjutan.
Pergantian pejabat pada akhirnya perlu diikuti hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat. Efektivitas pemerintahan tidak hanya diukur dari jumlah reshuffle, tetapi juga dari kemampuan pejabat baru menjalankan mandat dan menyelesaikan persoalan yang menjadi tanggung jawabnya.
Menurut Anda, apakah reshuffle kedelapan ini akan membawa perubahan nyata dalam kinerja pemerintahan Prabowo, terutama dalam penanganan karhutla dan penguatan disiplin lembaga negara?
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:
