Prabowo Murka! Ini Efek Ngeri Serakahnomics bagi Ekonomi RI

Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto menyoroti keras fenomena ekonomi rakus yang ia sebut sebagai serakahnomics. Menurutnya, banyak pengusaha kini berlomba mencari untung sebesar-besarnya dengan mengabaikan aturan dan kepentingan masyarakat. Keuntungan pun sering diraup dari penderitaan rakyat kecil, memicu ketimpangan ekonomi yang kian tajam.

Serakahnomics: Tumbuh Tapi Tak Adil

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, menilai fenomena serakahnomics bisa membuat ekonomi tumbuh tapi tidak berkualitas. Meski angka pertumbuhan bisa menyentuh 5% atau lebih, manfaatnya hanya dirasakan oleh segelintir elit. Bahkan, menurut Bhima, pada 2024 lalu, kekayaan 50 orang terkaya di Indonesia setara dengan gabungan harta 50 juta warga biasa.

Bahaya Ketimpangan dan Potensi Gejolak Sosial

Bhima memperingatkan bahwa jika fenomena ini terus dibiarkan, bisa memicu ketidakpuasan dan pemberontakan sosial, terutama di kalangan muda yang miskin dan menganggur. Rasa frustrasi karena minimnya peluang ekonomi bisa meledak menjadi konflik horizontal jika kesenjangan terus melebar.

Solusi: Regulasi Tegas dan Pajak Keadilan

Esther Sri Astuti dari INDEF menekankan bahwa penegakan hukum adalah kunci. Pemerintah harus bersikap tegas terhadap pelanggaran bisnis, tanpa pandang bulu. “Tinggal ada kemauan atau tidak dari negara. Kalau ada goodwill, bisa ditangani,” ujarnya.

Sementara Bhima menambahkan, Indonesia perlu membentuk dua jenis pajak baru:

Pajak Kekayaan (Wealth Tax): Misalnya, 2% dari aset bersih orang super kaya yang bisa menghasilkan Rp81,6 triliun untuk mengurangi ketimpangan.
Pajak Windfall Profit: Dikenakan pada keuntungan besar dari sektor ekstraktif seperti batu bara, untuk mencegah penumpukan kekayaan tak wajar.