Jakarta, 22 Februari 2025 – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, melarang kepala daerah dari partainya untuk menghadiri acara pembekalan atau retreat kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang. Keputusan ini semakin memperuncing ketegangan antara PDIP dan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), terutama setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto.
PDIP Tegaskan Sikap Politiknya
Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan, menilai bahwa PDIP secara kelembagaan tengah menunjukkan sikap oposisi yang semakin tegas terhadap pemerintah. Menurutnya, PDIP menganggap penahanan Hasto sebagai langkah bermuatan politik, yang memperdalam konflik antara partai berlambang banteng ini dengan Presiden Jokowi.
“Bagi PDIP, Jokowi menjadi aktor utama di balik kasus ini. Sementara itu, posisi Jokowi semakin kuat dengan pemerintahan saat ini, seperti yang terlihat dalam puncak perayaan HUT Gerindra beberapa waktu lalu,” ujar Iwan.
Iwan juga memprediksi bahwa konflik ini tidak akan berhenti dalam waktu dekat.
“Drama antara PDIP dan Jokowi masih akan berlanjut ke episode berikutnya. Kita lihat saja ke mana arahnya,” tambahnya.
Instruksi Tegas Megawati
Dalam surat instruksi bernomor 7294/IN/DPP/II/2025, yang ditandatangani pada 20 Februari 2025, Megawati mengarahkan seluruh kepala daerah PDIP untuk tidak menghadiri retreat di Akmil Magelang. Instruksi tersebut menegaskan bahwa seluruh kebijakan partai berada di bawah kendali penuh Ketua Umum.
Megawati juga meminta kepala daerah yang sudah dalam perjalanan menuju Magelang untuk segera berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut dari DPP PDIP.
“Kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk menunda perjalanan ke Magelang. Jika sudah dalam perjalanan, segera berhenti dan menunggu arahan dari Ketua Umum,” demikian bunyi instruksi tersebut.
Selain itu, Megawati meminta kepala daerah PDIP menjaga komunikasi aktif dengan pusat komando partai untuk mengantisipasi perubahan politik. Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya koordinasi antara daerah dan pusat guna memastikan respons cepat terhadap dinamika politik yang terjadi. Tak hanya itu, Megawati mengingatkan bahwa stabilitas partai bergantung pada sinergi kuat antara pemimpin daerah dan pusat dalam menghadapi tantangan.
Ke Mana Arah Konflik Ini?
Keputusan Megawati untuk melarang kadernya menghadiri retreat Akmil Magelang menunjukkan ketegangan politik yang semakin meningkat antara PDIP dan pemerintahan Jokowi-Prabowo. Dengan PDIP yang semakin menegaskan oposisi terhadap pemerintah dan Jokowi yang tetap pada pendiriannya. Pertarungan politik ini tampaknya belum akan mereda dalam waktu dekat.
Apakah PDIP akan terus memperkuat sikap oposisi terhadap pemerintahan saat ini? Atau justru ada peluang rekonsiliasi di masa mendatang? Publik kini menanti kelanjutan dari konflik politik yang semakin memanas ini.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Aksi Massa Indonesia Gelap: Mahasiswa Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dalam Inpres 2025
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
