Jurnal Pelopor – Kasus pembantaian dukun santet yang mengguncang Banyuwangi pada tahun 1998 kini kembali jadi sorotan setelah diangkat ke layar lebar lewat film berjudul Pembantaian Dukun Santet, karya sutradara Azhar Kinoi Lubis. Tragedi ini menewaskan sekitar 200 orang, 140 di antaranya di Banyuwangi sendiri.
Peristiwa bermula dari radiogram Bupati Banyuwangi, Purnomo Sidik, yang meminta pendataan dukun untuk tujuan perlindungan. Namun, data tersebut bocor dan malah digunakan sebagai daftar target pembunuhan. Dalam suasana ketakutan dan kecurigaan, rumah para korban diberi tanda sebelum malam eksekusi. Listrik mati mendadak, massa bersenjata tajam menyeret korban, lalu membunuhnya dengan kejam. Salah satu korban selamat, Ngaseha, sempat dicekik hingga pingsan lalu ditinggal begitu saja. Ia bangkit dari kubangan sawah dan berjalan pulang, sebuah kisah nyata yang menyayat hati.
Beragam teori bermunculan mengenai siapa sebenarnya dalang di balik tragedi ini. Ada yang menyebut konflik internal sesama dukun, teori politik terkait penyerangan terhadap tokoh NU, bahkan dugaan dendam lama dari keturunan PKI. Namun, peneliti Douglas Kammen dari Cornell University mengajukan sudut pandang berbeda: bahwa motif utamanya adalah konflik agraria. Dalam sistem tanah di Banyuwangi saat itu, para kiai dan santri umumnya pemilik tanah (landlord), sedangkan para petani penggarap mulai memberontak dalam diam. Karena takut membunuh kiai, sasaran dialihkan ke mereka yang dianggap lebih lemah: petani pemilik tanah yang lebih tua. Ironisnya, ratusan orang divonis ringan dalam kasus ini, namun otak di balik pembantaian massal ini tak pernah terungkap. Kini, lewat film ini, publik kembali diingatkan pada sejarah kelam yang selama puluhan tahun cenderung dihindari. Apakah film ini cukup menggugah nurani dan membuka jalan menuju keadilan?
Sumber: Kompas
Baca Juga:
Tanpa Target Juara, Sukorejo FC Bikin Kejutan di Bali 7’s 2025!
Hari Bumi 2025: BKPRMI Galang Aksi Tanam 1 Juta Pohon
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?







