Jurnal Pelopor – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan yang melibatkan Harun Masiku. Hasto diduga memerintahkan Harun Masiku untuk merendam handphone (HP) dan melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 8 Januari 2020. Perintah tersebut disampaikan melalui Nur Hasan, penjaga rumah aspirasi yang sering digunakan Hasto sebagai kantor.
Selain itu, Hasto juga diduga memerintahkan stafnya, Kusnadi, untuk menenggelamkan HP sebelum diperiksa KPK pada 6 Juni 2024. Tujuannya agar HP tersebut tidak ditemukan oleh KPK. Hasto juga mengarahkan saksi-saksi terkait kasus Harun Masiku untuk tidak memberikan keterangan yang dapat merugikan dirinya.
KPK menjerat Hasto dengan Pasal 21 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain kasus perintangan penyidikan, Hasto juga menjadi tersangka dalam dugaan kasus suap pengurusan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, di mana suap diberikan kepada mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk mengupayakan Harun Masiku menjadi anggota DPR RI periode 2019-2024.
