Jurnal Pelopor – Nama Amien Rais, salah satu tokoh sentral dalam reformasi 1998, kini kembali menjadi sorotan. Bukan karena keberanian politiknya melawan rezim Orde Baru, tetapi karena kisruh internal partai politik yang ia dirikan sendiri: Partai Ummat.
Sejumlah Dewan Pengurus Wilayah (DPW) dan Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Ummat melayangkan protes keras terhadap Amien Rais. Mereka menggugat perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) yang dinilai tidak demokratis dan dilakukan tanpa mekanisme yang sah, seperti musyawarah nasional (Munas) atau rapat kerja nasional (Rakernas).
Menurut Herman Kadir, anggota Mahkamah Partai Ummat, setidaknya 24 DPW telah menyusun somasi resmi dan siap menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika Kementerian Hukum dan HAM tak merespons keberatan mereka. Mereka menilai Amien dan Majelis Syura telah bertindak sewenang-wenang dan melanggar prinsip dasar pendirian partai: menegakkan keadilan dan melawan kezaliman.
“Partai ini didirikan untuk melawan kezaliman, tapi kenapa justru kader sendiri yang dizalimi?” — Herman Kadir.
Jejak Politik Amien Rais: Dari Puncak Pengaruh ke Jurang Gugatan
🔸 1998-2004: Sang Reformis
Amien Rais adalah simbol perlawanan terhadap Orde Baru. Sebagai Ketua MPR pasca-reformasi, ia menjadi figur penting dalam penggulingan Soeharto dan transisi demokrasi Indonesia.
Pada Pilpres 2004, Amien maju sebagai capres dengan dukungan delapan partai, termasuk PAN dan PKS. Namun, ia hanya memperoleh 14,66% suara—gagal ke putaran kedua.
🔸 2020: Konflik dengan PAN
Di PAN, partai yang ia dirikan pada 1998, Amien berselisih dengan Zulkifli Hasan. Saat kongres PAN 2020 di Kendari, ia gagal mendudukkan kader pilihannya di kursi ketua umum. Ia pun kehilangan posisi sebagai Ketua Dewan Kehormatan PAN. Akibat konflik itu, sejumlah loyalisnya seperti Hanafi Rais mundur dari PAN.
🔸 2021: Lahirnya Partai Ummat
Keluarnya dari PAN menjadi awal kelahiran Partai Ummat. Dengan slogan “Lawan Kezaliman, Tegakkan Keadilan”, Amien mengusung partai berbasis Islam konservatif dan menunjuk menantunya, Ridho Rahmadi, sebagai Ketua Umum.
Partai ini diakui oleh Kemenkumham pada Agustus 2021 dan ikut serta dalam Pemilu 2024. Namun, hasilnya jauh dari harapan. Partai Ummat hanya meraih 0,42% suara, dan gagal lolos ke parlemen.
🔸 2024–2025: Gugatan Internal
Setelah kegagalan pemilu, konflik internal mulai pecah. AD/ART yang baru disebut disahkan tanpa proses demokratis, memicu gelombang gugatan dari kader daerah. Bahkan ada pengurus wilayah yang membubarkan diri secara kolektif, seperti di Yogyakarta.
Krisis Kepemimpinan dan Masa Depan Partai Ummat
Banyak pengamat menilai konflik ini adalah uji nyata terhadap kepemimpinan Amien Rais di era pascareformasi. Di usianya yang semakin senja, sang reformis justru digugat atas nama keadilan yang dulu ia perjuangkan.
Pengamat politik menyebut Partai Ummat menghadapi ancaman disintegrasi internal. Dengan elektabilitas rendah dan kepemimpinan yang dinilai otoriter, partai ini bisa kehilangan simpati publik maupun basis massanya, khususnya dari kelompok Islam politik yang selama ini menjadi target utama mereka.
Reformis yang Dihantui Reformasi
Dari reformasi 1998 hingga gugatan 24 DPW di 2025, Amien Rais menghadapi ironi besar: perjuangan panjangnya melawan otoritarianisme kini digugat karena dianggap menciptakan hal yang sama di rumah politiknya sendiri.
Apakah ini akhir dari kiprah politik Amien Rais? Ataukah ini hanya babak baru dalam drama panjang kekuasaan dan idealisme yang tak selalu sejalan?
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
