Jurnal Pelopor – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (19/11/2026), setelah seluruh fraksi menyatakan setuju terhadap aturan tersebut.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPR RI Puan Maharani, didampingi Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal.
Seluruh Fraksi Setuju, RUU Resmi Disahkan
Sebelum pengambilan keputusan, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan RUU Perampasan Aset. Laporan tersebut mencakup proses pembahasan yang dilakukan Panitia Kerja (Panja) Komisi III DPR bersama pemerintah.
Baca juga: Badak Kalimantan Terancam Punah, Kini Hanya Tersisa 2 Ekor
Setelah laporan disampaikan, Puan Maharani kemudian meminta persetujuan seluruh fraksi untuk mengesahkan RUU tersebut menjadi undang-undang.
“Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?” tanya Puan dalam rapat paripurna.
Pertanyaan tersebut langsung dijawab dengan kata setuju oleh seluruh anggota dewan yang hadir. Dengan demikian, RUU Perampasan Aset resmi disahkan menjadi undang-undang.
Atur Perampasan Aset hingga Perlindungan Hak Masyarakat
Dalam substansinya, undang-undang ini mengatur sejumlah prinsip penting dalam proses perampasan aset. Di antaranya efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi manusia.
Aturan tersebut juga mencakup ruang lingkup tindak pidana, jenis, nilai, hingga kriteria aset yang dapat dirampas oleh negara. Artinya, tidak semua aset bisa langsung disita atau dirampas tanpa memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.
Menariknya, cakupan aturan ini tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sejumlah kejahatan lain juga masuk dalam pengaturan, termasuk penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta berdampak luas terhadap masyarakat.
Contohnya adalah praktik investasi bodong hingga perdagangan saham ilegal yang merugikan banyak korban.
Perampasan Aset Tidak Menghapus Hukuman Pelaku
Hal penting lainnya, undang-undang ini menegaskan bahwa perampasan aset tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku.
Dengan kata lain, seseorang yang asetnya dirampas melalui mekanisme hukum tetap dapat dikenai hukuman pidana sesuai tindak kejahatan yang dilakukan. Bahkan, ancaman pidana mati tetap dimungkinkan apabila memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.
Pengesahan UU Perampasan Aset ini menjadi langkah penting dalam penguatan upaya pemberantasan tindak pidana dan pemulihan kerugian akibat kejahatan. Namun, pelaksanaannya tetap harus mengedepankan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak masyarakat agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:
