Belanja Pemerintah Bisa Tembus Rp2.373 Triliun Tahun Depan

Jurnal Pelopor — Kebutuhan belanja pemerintah pusat pada 2027 diperkirakan akan meningkat tajam. Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mengajukan tambahan anggaran dalam jumlah besar kepada pemerintah dan DPR, dengan total mencapai Rp984 triliun. Jika seluruh usulan tersebut disetujui, total belanja kementerian dan lembaga pada tahun depan berpotensi menembus Rp2.373,84 triliun.

Angka tersebut terungkap dalam rapat kerja pembahasan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 antara pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI, Senin (29/6/2026).

Ketua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa pagu belanja awal kementerian dan lembaga untuk tahun anggaran 2027 dirancang sebesar Rp1.389,84 triliun.

Namun, dalam pembahasan bersama komisi-komisi di DPR, berbagai kementerian dan lembaga mengusulkan tambahan anggaran yang nilainya hampir menyamai pagu awal yang telah disiapkan pemerintah.

Tambahan Anggaran Hampir Menyamai Pagu Awal

Menurut Said Abdullah, usulan tambahan anggaran tersebut berasal dari hasil pembahasan antara komisi-komisi DPR dengan mitra kementerian dan lembaga masing-masing, mulai dari Komisi I hingga Komisi XIII.

“Usulan dari berbagai pembahasan yang sudah disepakati antara komisi dengan mitra masing-masing, pagunya Rp1.389,84 triliun, sedangkan usulan tambahannya mencapai Rp984 triliun,” ujarnya.

Apabila seluruh permintaan tersebut dikabulkan pemerintah, maka total belanja kementerian dan lembaga akan mencapai Rp2.373,84 triliun pada 2027.

Jumlah tersebut jauh melampaui belanja K/L pada APBN 2026 yang tercatat sebesar Rp1.510,5 triliun.

Pemerintah Pegang Keputusan Akhir

Meski usulan tambahan anggaran telah disampaikan DPR, keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah melalui Purbaya Yudhi Sadewa selaku Menteri Keuangan.

Pemerintah nantinya akan menentukan kementerian mana saja yang memperoleh tambahan anggaran dan seberapa besar alokasi yang diberikan sesuai kemampuan fiskal negara.

Besaran final anggaran kementerian dan lembaga tersebut dijadwalkan diumumkan bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan dan RAPBN 2027 pada 16 Agustus 2026 mendatang.

“Kita akan menunggu Nota Keuangan yang akan disampaikan pemerintah pada 16 Agustus nanti,” kata Said.

Fokus pada Pangan dan Energi

Dalam kesempatan itu, Banggar DPR juga membeberkan arah kebijakan belanja negara pada 2027. Salah satu prioritas utama adalah memperkuat kedaulatan pangan nasional.

Pemerintah menargetkan swasembada berbagai komoditas strategis secara bertahap, dimulai dari beras, kemudian jagung, kedelai, daging, bawang putih, hingga gula.

Program tersebut menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dalam jangka menengah.

Di sektor energi, pemerintah juga akan mendorong peningkatan produksi minyak dan gas bumi sekaligus mempercepat transisi menuju energi listrik dan energi terbarukan.

Pendidikan dan Riset Jadi Prioritas

Selain pangan dan energi, sektor pendidikan juga menjadi fokus utama dalam penyusunan APBN 2027.

Pemerintah berencana memperluas akses pendidikan agar tidak ada lagi peserta didik yang terkendala biaya maupun keterbatasan sarana dan prasarana.

Salah satu kebijakan yang tengah dikaji adalah peningkatan program wajib belajar dari sembilan tahun menjadi 12 tahun.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat sekitar 52 persen angkatan kerja Indonesia saat ini masih didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama.

Di sisi lain, investasi pada bidang riset dan inovasi juga akan diperbesar untuk mendukung kebangkitan industri nasional dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

Tantangan Menjaga Defisit APBN

Besarnya usulan tambahan anggaran tersebut tentu menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga kesehatan fiskal negara.

Di satu sisi, kebutuhan pendanaan untuk program prioritas seperti ketahanan pangan, energi, pendidikan, dan riset terus meningkat. Namun di sisi lain, pemerintah juga harus menjaga agar defisit anggaran tetap berada dalam batas aman dan rasio utang negara tetap terkendali.

Karena itu, proses pembahasan RAPBN 2027 diperkirakan akan berlangsung ketat dalam beberapa bulan ke depan sebelum pemerintah menetapkan postur final APBN pada akhir tahun nanti.

Permintaan tambahan anggaran sebesar Rp984 triliun ini menjadi gambaran besarnya kebutuhan pembangunan nasional yang harus dibiayai negara di tengah upaya pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.