Jurnal Pelopor – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto mengungkap hasil pertemuannya dengan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait dugaan pengurangan nilai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis. Dugaan ini muncul setelah ditemukan indikasi perbedaan harga makanan yang diterima masyarakat dengan harga yang telah ditetapkan sebelumnya.
Setyo menyampaikan bahwa informasi ini masih bersifat awal dan belum terverifikasi. Namun, karena sifatnya berkaitan dengan pencegahan korupsi, KPK merasa perlu segera menyampaikan temuan ini kepada BGN agar dapat di antisipasi lebih dini.
“Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya bersifat pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif,” ujar Setyo di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (7/3/2025).
Dugaan Penyimpangan di Daerah
Setyo menyoroti kemungkinan adanya penyimpangan dalam distribusi dana yang berpusat di BGN namun di salurkan hingga ke daerah. Ia mengingatkan agar mekanisme pencairan anggaran tidak menimbulkan kebocoran yang berdampak pada kualitas makanan yang di terima masyarakat.
“Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu yang mencair. Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp10.000, tetapi yang diterima hanya Rp8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan,” jelasnya.
Selain itu, Setyo juga mengingatkan agar pengawasan terhadap penggunaan dana di lakukan dengan lebih transparan dan akuntabel, baik oleh lembaga independen maupun masyarakat.
Pentingnya Transparansi dan Penggunaan Teknologi
Dalam pertemuan tersebut, KPK menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan serta keterlibatan berbagai pihak dalam pengawasan. Setyo mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi serta mencegah potensi penyimpangan dalam program Makan Bergizi Gratis.
“Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi,” tegasnya.
BGN Siap Perbaiki Tata Kelola Program
Menanggapi temuan KPK, Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan pihaknya terbuka terhadap masukan dari berbagai pihak, termasuk KPK. Ia memastikan bahwa BGN akan menindaklanjuti rekomendasi yang di berikan, terutama dalam hal transparansi anggaran dan pengawasan program.
“Seperti yang sudah diketahui, program Makan Bergizi Gratis, selain program utama, juga memiliki anggaran yang cukup besar dan pelaksanaannya sangat masif. Kami membutuhkan bimbingan dan pendampingan dari berbagai pihak, termasuk KPK,” ujar Dadan di Gedung KPK, Rabu (5/3/2025).
Ia menambahkan bahwa BGN akan segera mengimplementasikan saran-saran yang di berikan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam distribusi makanan bergizi kepada masyarakat.
Program Makan Bergizi Gratis merupakan salah satu inisiatif besar pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Dengan adanya temuan awal ini, di harapkan program tersebut dapat berjalan lebih baik tanpa penyimpangan, sehingga benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Safari Ramadhan 1446 H Perdana PDPM Lamongan: Syiar Islam, Ukhuwah, dan Tebar Kebaikan di Desa Cerme
Pengajian Umum Majelis Sahabat Qur’an Spesial Ramadhan di Surau Madani: Kebersamaan, Ilmu, dan Keberkahan
Saksikan berita lainnya:
