Anggaran MBG Tembus Rp153,2 Triliun hingga September

Jurnal Pelopor – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran Rp 153,2 triliun hingga akhir September 2026. Program tersebut tercatat telah menjangkau sekitar 57 juta penerima manfaat, menurut paparan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Pemerintah juga menegaskan bahwa peningkatan anggaran perlu diikuti perbaikan pelaksanaan program.

Realisasi Anggaran MBG Capai Rp 153,2 Triliun

Suahasil menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTa di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026). Ia menjelaskan bahwa realisasi anggaran MBG hingga akhir September mencapai Rp 153,2 triliun dengan cakupan 57 juta penerima manfaat. Data tersebut menjadi gambaran besarnya pelaksanaan program dalam memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, terutama anak-anak sekolah.

Pemerintah menilai pelaksanaan MBG perlu terus disertai evaluasi agar anggaran digunakan secara efektif. Karena itu, Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sejumlah pembenahan dalam operasional dapur penyedia makanan. Perbaikan tersebut mencakup aspek kebersihan, kelayakan layanan, dan ketepatan sasaran penerima manfaat.

Sebanyak 1.276 Dapur MBG Ditutup

Salah satu langkah perbaikan yang dilakukan BGN adalah mewajibkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut berkaitan dengan pemenuhan standar higiene dan sanitasi dalam pelayanan makanan. Pada September 2026, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memiliki SLHS ditutup.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperbaiki kualitas layanan MBG. Selain memperhatikan jangkauan penerima manfaat, penyelenggara program juga perlu memastikan makanan dipersiapkan melalui fasilitas yang memenuhi persyaratan kebersihan. Dengan demikian, perluasan program diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan standar keamanan pangan.

Ratusan Dapur Baru Disiapkan Beroperasi

Di sisi lain, BGN juga membuka kembali sejumlah layanan untuk memperluas jangkauan program. Sebanyak 480 SPPG telah dibuka, terdiri atas 211 SPPG mitra mandiri dan 269 SPPG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ratusan dapur tersebut dijadwalkan mulai beroperasi pada akhir Oktober 2026.

Suahasil menjelaskan bahwa penutupan dapur yang belum memenuhi ketentuan dapat berjalan beriringan dengan pembukaan layanan baru yang dibutuhkan masyarakat. Tujuan utamanya adalah memastikan anak-anak sekolah yang menjadi sasaran program memperoleh manfaat secara lebih tepat. Pemerintah pun mendorong agar pengelolaan layanan terus diperbaiki sesuai kebutuhan di lapangan.

Anggaran Akan Menyesuaikan Kebutuhan Program

Suahasil menegaskan bahwa besaran anggaran MBG ke depan akan menyesuaikan kebutuhan pelaksanaan program. Pemerintah akan mempertimbangkan kebutuhan riil seiring dengan pembenahan yang dilakukan BGN. Dengan pendekatan tersebut, alokasi anggaran diharapkan sejalan dengan kapasitas layanan dan jangkauan penerima manfaat.

Besarnya anggaran membuat pengawasan dan evaluasi menjadi bagian penting dalam pelaksanaan MBG. Selain memastikan program menjangkau masyarakat yang membutuhkan, pemerintah perlu menjaga kualitas makanan serta kepatuhan dapur terhadap standar yang berlaku. Menurut Anda, apakah anggaran MBG sebesar Rp 153,2 triliun sudah sebanding dengan jangkauan penerima manfaat dan perbaikan kualitas layanan yang dilakukan?