Jurnal Pelopor – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemerintah terbuka terhadap aspirasi masyarakat terkait berbagai dinamika di ruang digital. Menurutnya, negara tidak menutup mata atas keresahan publik, khususnya para pelaku usaha kecil yang terdampak penutupan sementara fitur live streaming di TikTok.
“Tadi Presiden sudah menyampaikan bahwa negara terbuka dan mendengarkan aspirasi masyarakat. Setiap masukan akan ditindaklanjuti,” kata Meutya usai menghadiri sidang kabinet di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Minggu (31/8/2025).
Penutupan Fitur Dilakukan TikTok Secara Sukarela
Lebih lanjut, Meutya menjelaskan bahwa keputusan menonaktifkan fitur live bukanlah instruksi dari pemerintah, melainkan inisiatif TikTok sendiri. Pihak platform memberikan pemberitahuan resmi bahwa langkah itu diambil menyusul situasi kericuhan dan penjarahan yang terjadi di sejumlah daerah.
“TikTok menyampaikan bahwa mereka menurunkan fitur live secara sukarela. Kami melihat hal ini sebagai langkah sementara, dan kami berharap ini tidak berlangsung lama,” ujarnya.
Dampak Langsung bagi UMKM
Fitur TikTok Live selama ini menjadi salah satu andalan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam memasarkan produk. Banyak pedagang kecil mengaku omzet mereka sangat bergantung pada interaksi langsung dengan konsumen lewat siaran live.
Menkomdigi mengakui hal itu dan menyampaikan empati terhadap pelaku usaha.
“Kami memahami bahwa ada UMKM yang terdampak karena berjualan secara live. Mudah-mudahan mereka tetap bisa bertahan melalui mekanisme e-commerce reguler tanpa live,” ungkapnya.
Harapan Pemulihan Situasi
Meutya menambahkan, pemerintah berharap kondisi sosial dan keamanan di dalam negeri segera berangsur normal. Dengan stabilitas tersebut, fitur live bisa kembali diaktifkan.
“Kalau kondisi berangsur baik, semoga fitur live TikTok segera dipulihkan. Kita semua berdoa dan berharap keadaan membaik, sehingga para pelaku usaha bisa kembali memanfaatkan teknologi untuk berkembang,” katanya.
Pemerintah Jaga Keseimbangan Digital
Di sisi lain, pemerintah juga menekankan pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem digital. Bagi Meutya, keamanan nasional harus berjalan beriringan dengan keberlangsungan ekonomi digital. Oleh karena itu, komunikasi dengan platform global seperti TikTok akan terus dijaga.
“Negara akan selalu menjaga ruang digital agar tetap sehat. Pemerintah juga tidak ingin masyarakat dan UMKM kehilangan ruang untuk tumbuh. Itulah sebabnya kami terus berdialog dengan platform, mencari jalan terbaik agar keamanan dan ekonomi tetap seimbang,” jelasnya.
Jalan Tengah untuk Masyarakat dan Platform
Meski keputusan ada di pihak TikTok, pemerintah berharap komunikasi yang baik dapat menemukan jalan tengah. Meutya menyebutkan bahwa dunia digital kini menjadi bagian vital kehidupan masyarakat, mulai dari hiburan, komunikasi, hingga ekonomi kreatif.
“Pemerintah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tapi juga sebagai mitra yang berusaha melindungi kepentingan masyarakat luas. Ke depan, kami ingin agar ekosistem digital di Indonesia tetap kondusif, aman, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
