Jakarta, Jurnal Pelopor – Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, menginstruksikan semua kepala daerah dari partainya untuk menunda keikutsertaan dalam agenda retreat di Akademi Militer (Akmil), Magelang, yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.
Megawati mengeluarkan instruksi ini setelah KPK menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Kamis, 20 Februari. Ia menyampaikan instruksi ini dalam surat DPP PDIP Nomor 7294/IN/DPP/II/2025.
Dalam surat tersebut, Megawati menekankan,
“Seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP harus menunda perjalanan menuju retreat di Magelang.”
Ia juga meminta para kepala daerah yang sudah dalam perjalanan untuk berhenti dan menunggu arahan lebih lanjut.
Kendali Partai di Bawah Megawati
Setelah penahanan Hasto, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP memutuskan untuk tidak menunjuk pelaksana tugas (Plt) Sekjen. Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai, Komaruddin Watubun, menjelaskan bahwa Megawati kini memegang kendali penuh atas partai.
“Karena masalah Sekjen, Ibu Ketua Umum tidak menunjuk Plt Sekjen. Megawati langsung mengendalikan komando partai,” ungkap Komar dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP.
Ia menegaskan bahwa semua unsur partai harus menunggu arahan dari Megawati, termasuk fraksi partai di DPR, karena fraksi adalah perpanjangan partai.
Penahanan Hasto Bernuansa Politisi
Tim hukum PDIP, yang juga Ketua DPP, Ronny Talapessy, menilai penahanan Hasto sebagai babak baru bagi partai. Ia menganggap penahanan ini beraroma politis dan berpotensi menjadi serangan terhadap partai.
“Ini adalah penahanan politik, dan kami menganggapnya sebagai upaya untuk mengacaukan partai kami,” kata Ronny.
Ia menambahkan bahwa penahanan Hasto hanya membuktikan adanya tekanan menjelang Kongres partai tahun ini.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Aksi Massa Indonesia Gelap: Mahasiswa Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dalam Inpres 2025
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
