Jurnal Pelopor – Kementerian Keuangan mencatat defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp 319 triliun hingga akhir September 2026. Nilai tersebut setara dengan 1,2 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dari posisi bulan sebelumnya sebesar 0,9 persen. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengingatkan bahwa ketegangan geopolitik dan ketidakpastian ekonomi global perlu diwaspadai karena dapat memengaruhi kondisi fiskal Indonesia.
Pendapatan dan Belanja Negara Terus Meningkat
Dalam konferensi pers APBN KiTa edisi Oktober di Jakarta, Jumat (9/10/2026), Suahasil memaparkan perkembangan pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara tercatat sebesar Rp 2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, tumbuh 25,5 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp 2.660,5 triliun atau 69,2 persen dari pagu, meningkat 19 persen secara tahunan.
Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit sebesar Rp 319 triliun hingga akhir September 2026. Pemerintah memperkirakan defisit APBN akan mencapai sekitar 2,8 persen terhadap PDB pada akhir tahun. Perkembangan tersebut menjadi bagian dari pemantauan pemerintah terhadap pelaksanaan anggaran di tengah dinamika perekonomian global.
Gejolak Geopolitik Tekan Prospek Ekonomi Global
Suahasil menyoroti meningkatnya risiko global akibat ketegangan geopolitik, termasuk konflik Amerika Serikat dan Iran serta dinamika hubungan NATO dengan Rusia. Situasi tersebut dapat meningkatkan volatilitas pasar obligasi dan memperbesar ketidakpastian perdagangan internasional. Kondisi ini turut menjadi perhatian lembaga internasional dalam memperbarui proyeksi pertumbuhan ekonomi global untuk 2026.
Ketidakpastian global juga berpotensi memengaruhi aktivitas ekonomi dan kebijakan fiskal berbagai negara. Karena itu, pemerintah perlu mengidentifikasi risiko yang dapat berdampak pada penerimaan maupun belanja negara. Suahasil menegaskan bahwa risiko tersebut harus dikenali dan dimitigasi agar dampaknya terhadap perekonomian domestik dapat dikendalikan.
Harga Minyak Mendekati US$ 105 per Barel
Pergerakan harga minyak menjadi salah satu perhatian utama pemerintah dalam mengelola APBN. Suahasil menyebut harga minyak mentah Brent telah mencapai US$ 102 per barel dalam data yang dipaparkan dan bergerak menuju US$ 105 per barel berdasarkan perkembangan terbaru saat itu. Kenaikan harga minyak berpotensi memengaruhi sejumlah komponen penerimaan dan belanja negara.
Selain minyak, pemerintah juga memantau pergerakan harga komoditas lain, seperti minyak kelapa sawit mentah atau CPO, nikel, batu bara, emas, dan tembaga. Perubahan harga komoditas dapat memengaruhi penerimaan negara serta kinerja sektor usaha yang berkaitan dengan perdagangan dan produksi sumber daya alam. Oleh sebab itu, perkembangan pasar komoditas menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan dalam pengelolaan fiskal.
Suku Bunga Global dan Dolar AS Ikut Dipantau
Risiko lain yang menjadi perhatian pemerintah adalah kemungkinan suku bunga global bertahan tinggi lebih lama atau dikenal dengan istilah higher for longer. Kebijakan moneter bank sentral utama, termasuk Federal Reserve Amerika Serikat, Bank Sentral Eropa, dan Bank of Japan, turut memengaruhi kondisi keuangan internasional. Penguatan dolar AS juga dapat mendorong perubahan imbal hasil obligasi dan menambah tekanan terhadap perekonomian global.
Perubahan kondisi keuangan global perlu diantisipasi karena dapat memengaruhi biaya pembiayaan dan pasar keuangan. Dalam situasi tersebut, pemerintah harus terus mencermati perkembangan pasar serta dampaknya terhadap kebutuhan pembiayaan APBN. Langkah mitigasi diperlukan agar ketidakpastian eksternal tidak mengganggu pelaksanaan anggaran yang telah direncanakan.
Ekonomi Indonesia Tumbuh 5,45 Persen
Di tengah berbagai risiko tersebut, perekonomian Indonesia masih menunjukkan pertumbuhan yang positif. Suahasil menyebut ekonomi Indonesia tumbuh 5,45 persen pada semester I-2026, sementara data resmi pertumbuhan kuartal III-2026 masih dinantikan dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pemerintah juga mencermati perkembangan sektor manufaktur sebagai salah satu indikator aktivitas ekonomi.
Indeks Manajer Pembelian atau Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia tercatat meningkat menjadi 52,4 pada akhir September 2026. Angka di atas 50 menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi. Pemerintah akan terus memantau indikator tersebut bersama perkembangan ekonomi global untuk menjaga stabilitas dan pelaksanaan APBN.
Pemerintah Siapkan Mitigasi Risiko Fiskal
Pemerintah menegaskan pentingnya mengenali perubahan kondisi global dan menyiapkan langkah mitigasi yang sesuai. Perhatian tersebut mencakup pergerakan harga minyak, dinamika suku bunga, nilai tukar, serta harga komoditas yang berpengaruh terhadap penerimaan dan belanja negara. Pemantauan secara berkala diharapkan membantu pemerintah menyesuaikan langkah fiskal dengan perkembangan ekonomi.
Defisit sebesar Rp 319 triliun hingga akhir September 2026 masih berada dalam perjalanan pelaksanaan APBN tahun berjalan. Namun, perkembangan menuju target akhir tahun tetap perlu dicermati seiring meningkatnya ketidakpastian global. Menurut Anda, seberapa besar gejolak harga minyak dan konflik geopolitik dapat memengaruhi kondisi APBN serta perekonomian Indonesia?
Baca Juga:
Testosteron Rendah, Ancaman bagi Fokus dan Produktivitas Pria
Cara Mudah Membuat Kremesan Ayam Kriuk di Rumah
Saksikan berita lainnya:







