Jakarta – Dua proyek ambisius Indonesia, pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan program makan bergizi gratis, membutuhkan dana besar, yakni Rp 500 triliun. Presiden Jokowi mengakui bahwa investasi IKN baru mencapai Rp 58 triliun, setengah dari target Rp 100 triliun. Namun, pemerintah optimistis target akan tercapai di akhir tahun ini.
Kepala Otorita IKN, Bambang Susantono, menjelaskan bahwa kolaborasi dengan Indonesia Investment Authority (INA) diharapkan mampu menambah investasi di IKN hingga mencapai target Rp 100 triliun. “Saat ini sudah ada Rp 50 triliun yang masuk, dan kami masih berupaya untuk mendapatkan sisa Rp 50 triliun lagi di semester II 2024,” ujar Bambang.
Namun, di tengah upaya besar memindahkan ibu kota, muncul program kontroversial lainnya, yakni rencana makan bergizi gratis yang diusulkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto yang menelan biaya Rp 1,2 triliun per hari, dengan total Rp 400 triliun. Program ini disebut-sebut sebagai upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Ironisnya, program-program ambisius ini berjalan di tengah kondisi ekonomi Indonesia yang sedang menurun, nilai tukar rupiah yang masih lemah, kasus korupsi yang merajalela, pendidikan amburadul, serta hukum yang terus merosot. Hingga menimbulkan banyak pertanyaan dari berbagai pihak. Apakah proyek-proyek ini solusi atau justru beban baru negara?
