Wiranto: Prabowo Hormati 8 Tuntutan Purnawirawan TNI, Tapi?

Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto akhirnya memberikan respons terhadap surat terbuka dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi delapan tuntutan penting terkait arah pemerintahan dan kondisi nasional. Respons ini disampaikan melalui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto, usai bertemu langsung dengan Prabowo di Istana Kepresidenan.

Dalam keterangannya, Wiranto menjelaskan bahwa Presiden Prabowo menghargai dan memahami aspirasi para purnawirawan yang juga merupakan kolega dan sesama lulusan TNI. Surat tersebut ditandatangani oleh ratusan tokoh militer senior, termasuk di antaranya Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, serta Jenderal TNI (Purn) Try Sutrisno.

“Presiden memahami betul pikiran-pikiran itu karena satu almamater, satu perjuangan, dan punya sikap moral yang sama berdasarkan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit,” kata Wiranto.

Namun, menurutnya, sebagai Presiden dan Kepala Negara, Prabowo tidak bisa langsung menjawab atau menindaklanjuti tuntutan tersebut secara spontan. Ada beberapa alasan mendasar yang membuat keputusan itu tak bisa diambil secara instan.

Presiden Perlu Kajian dan Pertimbangan Luas

Pertama, isi tuntutan yang dianggap menyangkut hal-hal fundamental dan strategis perlu dipelajari secara menyeluruh. Kedua, sebagai pemimpin negara dalam sistem demokrasi yang menganut trias politica, Prabowo tidak bisa mencampuri kewenangan lembaga lain seperti legislatif atau yudikatif. Ketiga, Prabowo juga tidak bisa mengambil keputusan berdasarkan satu sumber atau tekanan dari satu kelompok semata.

“Kebijakan Presiden harus didasarkan pada banyak masukan dan mencakup berbagai aspek, bukan hanya fokus pada satu isu atau saran dari satu kelompok,” lanjut Wiranto.

Ia juga menyampaikan bahwa Prabowo berpesan kepada masyarakat untuk tidak memperkeruh suasana dengan membuat polemik yang tidak perlu.

“Presiden ingin suasana tetap tenang agar bangsa bisa fokus menyelesaikan berbagai persoalan besar,” ujarnya.

Isi Lengkap 8 Tuntutan Forum Purnawirawan TNI

Berikut daftar lengkap tuntutan yang diajukan oleh Forum Purnawirawan TNI:

Kembali ke UUD 1945 asli sebagai dasar tata hukum dan pemerintahan nasional.
Dukung program Asta Cita dari Kabinet Merah Putih, kecuali untuk kelanjutan proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).
Hentikan proyek strategis nasional (PSN) seperti PIK 2 dan Rempang yang dianggap merugikan masyarakat dan merusak lingkungan.
Mengusir tenaga kerja asing (TKA) asal China yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan nasional.
Penertiban tambang ilegal dan pengelolaan tambang yang tidak sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945.
Melakukan reshuffle kabinet, terutama menteri yang diduga terlibat korupsi dan masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden Jokowi.
Kembalikan Polri ke fungsi kamtibmas di bawah Kemendagri, bukan di bawah langsung Presiden.
Mengusulkan pergantian Wakil Presiden melalui MPR, karena keputusan Mahkamah Konstitusi dinilai cacat hukum.

Dengan pernyataan ini, terlihat bahwa Presiden Prabowo tidak menutup telinga terhadap kritik dan aspirasi dari para mantan rekan seperjuangannya. Namun, ia tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan konstitusionalitas dalam menyikapi tuntutan yang bisa berdampak besar terhadap arah pemerintahan nasional.

Sumber: Detik.com

Baca Juga: