Jurnal Pelopor – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi pusat perhatian setelah memamerkan uang Rp 300 miliar dalam konferensi pers kasus investasi fiktif PT Taspen (Persero). Namun belakangan terungkap bahwa uang yang dipajang tersebut bukan murni uang rampasan, melainkan hasil pinjaman sementara dari bank BUMN. Jaksa Eksekusi KPK, Leo Sukoto Manalu, mengungkap bahwa lembaganya meminjam dana itu dari BNI Mega Kuningan untuk keperluan dokumentasi penyerahan uang rampasan kepada PT Taspen.
Leo menjelaskan, komunikasi dengan pihak bank dilakukan sejak pagi hari, dan BNI menyetujui peminjaman uang tunai dalam jumlah besar tersebut. Pengamanan berlangsung ketat selama proses peminjaman. Ia menambahkan bahwa sekitar pukul 16.00 WIB, uang itu akan dikembalikan kepada pihak bank mengingat hanya digunakan sebagai representasi visual dalam konferensi pers.
Kerugian Negara Tembus Rp 1 Triliun
Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, memaparkan bahwa kerugian negara akibat kasus investasi fiktif Taspen mencapai Rp 1 triliun. Angka ini merujuk pada laporan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada April 2025. Meski demikian, KPK baru dapat menyerahkan Rp 883 miliar kepada Taspen, yang merupakan hasil rampasan dari salah satu terdakwa, Ekiawan Heri Primaryanto, mantan Direktur PT Insight Investment Management.
Asep menjelaskan bahwa uang Rp 883 miliar itu sudah disetorkan ke rekening Tabungan Hari Tua (THT) Taspen di BRI Veteran, Jakarta. Sementara terdakwa lain, mantan Direktur Utama PT Taspen Antonius NS Kosasih, disebut masih memiliki potensi nilai kerugian terpisah sekitar Rp 160 miliar. Jika digabung, kerugian yang dihitung mencapai atau bahkan melebihi Rp 1 triliun.
Mengapa Hanya Rp 300 Miliar yang Ditampilkan?
Dalam jumpa pers, KPK hanya memamerkan Rp 300 miliar dari total uang rampasan. Asep menjelaskan bahwa tidak semua uang bisa ditampilkan karena keterbatasan ruang dan alasan keamanan. Jumlah uang yang sangat besar akan menyulitkan proses pengamanan jika seluruhnya ditampilkan di hadapan media.
KPK menegaskan bahwa proses pengembalian kerugian negara tetap berjalan dan seluruh dana yang berhasil dirampas akan diserahkan kepada PT Taspen sesuai aturan hukum. Meski begitu, fakta bahwa uang Rp 300 miliar yang dipamerkan hanyalah pinjaman sementara memicu perdebatan publik tentang transparansi dan prosedur internal lembaga antirasuah tersebut.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
