Jurnal Pelopor — Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan agar aparat penegak hukum di Indonesia tidak mencari-cari kesalahan rakyat kecil ataupun mengkriminalisasi pihak yang tidak bersalah. Ia menilai praktik hukum yang tidak adil merupakan bentuk kezaliman yang harus dihapus dari negeri ini.
Pernyataan tegas itu disampaikan Prabowo saat menghadiri acara penyerahan uang sitaan senilai Rp13,2 triliun oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam kasus korupsi persetujuan ekspor minyak kelapa sawit (CPO) periode 2021–2022 di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Senin (20/10/2025).
“Kita tidak ingin mencari-cari masalah. Saya ingatkan terus, kejaksaan, kepolisian, jangan kriminalisasi sesuatu yang tidak ada, untuk motivasi apa pun,” tegas Prabowo dalam sambutannya.
Hentikan Kriminalisasi terhadap Orang Kecil
Presiden menekankan agar Kejaksaan dan Kepolisian melakukan introspeksi dan evaluasi atas praktik hukum yang terjadi di lapangan. Ia meminta dengan tegas agar tidak ada lagi aparat yang sengaja memperberat penderitaan masyarakat kecil dengan mencari-cari perkara yang seharusnya tidak perlu.
“Jangan mencari-cari perkara, apalagi terhadap orang kecil, orang lemah. Hidup mereka sudah susah, jangan diperberat lagi dengan hal-hal yang tidak perlu dicari,” ujar Prabowo dengan nada tegas.
Menurutnya, hukum seharusnya menjadi alat untuk melindungi rakyat, bukan menindas. Ia mengingatkan bahwa keadilan sejati hanya dapat ditegakkan jika aparat penegak hukum bekerja dengan hati nurani.
Hukum Tak Boleh Tumpul ke Atas dan Tajam ke Bawah
Lebih lanjut, Prabowo mengingatkan bahwa penegakan hukum di Indonesia harus bebas dari diskriminasi dan keberpihakan. Ia menolak keras adanya fenomena hukum yang “tumpul ke atas, tajam ke bawah”, yang selama ini sering menjadi kritik publik terhadap aparat penegak hukum.
“Penegak hukum harus punya hati. Jangan istilahnya apa, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Itu zalim, itu angkara murka, jahat,” ucap Prabowo lantang. “Orang kecil, orang lemah harus dibela, harus dibantu.”
Ucapan tersebut mendapat sambutan positif dari berbagai pihak yang hadir. Beberapa pejabat yang mendampingi menilai, sikap tegas Presiden menjadi sinyal bahwa pemerintah benar-benar ingin memperbaiki wajah penegakan hukum di Indonesia.
Teknologi Buka Jalan Pengawasan Rakyat
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo menyinggung perkembangan teknologi yang kini membuat rakyat semakin mudah melaporkan peristiwa ketidakadilan langsung kepada Presiden melalui media sosial atau aplikasi digital.
“Sekarang rakyat kita ini pandai, dan ada teknologi. Kalau ada apa-apa, mereka punya gadget. Yang repot, laporannya selalu langsung ke Presiden, itu yang capek itu,” ujarnya sambil tersenyum.
Meski demikian, Prabowo menganggap fenomena itu sebagai bentuk kepercayaan rakyat terhadap dirinya. Ia menegaskan bahwa laporan-laporan tersebut menjadi pengingat baginya untuk selalu berpihak pada kebenaran dan membela yang lemah.
“Kalau mereka lapor ke saya, saya harus bereaksi. Karena itu rakyat kita, rakyat saya. Saya harus membela mereka,” kata Prabowo menutup sambutannya.
Komitmen Pemerintah pada Keadilan Sosial
Ucapan Prabowo tersebut mempertegas komitmen pemerintahannya dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan sosial. Presiden menegaskan bahwa seluruh aparat, baik jaksa maupun polisi, harus menjalankan tugas dengan integritas dan empati tinggi.
“Negara ini akan kuat jika rakyat merasa dilindungi oleh hukum, bukan ditakuti olehnya,” ujarnya dalam kesempatan terpisah beberapa waktu lalu.
Dengan pesan moral yang kuat ini, Prabowo menegaskan arah pemerintahannya untuk menegakkan hukum yang berpihak pada keadilan rakyat, terutama bagi mereka yang lemah dan termarjinalkan.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
