Jurnal Pelopor – Indonesia membutuhkan investasi sangat besar untuk mempercepat transisi menuju energi hijau. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI mengungkapkan, kebutuhan investasi sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) mencapai sekitar US$ 19 miliar atau setara Rp 340 triliun per tahun selama 10 tahun ke depan.
Jika ditotal, kebutuhan pendanaan tersebut mencapai US$ 190 miliar atau sekitar Rp 3.400 triliun hingga 2035. Dana jumbo ini diproyeksikan menjadi tulang punggung pembangunan infrastruktur energi bersih sekaligus upaya Indonesia menekan ketergantungan pada energi fosil.
Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno menegaskan, besarnya kebutuhan investasi ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam menghadapi krisis iklim yang dampaknya kian nyata di Indonesia.
Kejar Target Pembangunan EBT Nasional
Eddy menjelaskan, investasi tersebut diperlukan untuk mengejar target pembangunan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan yang telah ditetapkan pemerintah. Target itu tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034.
Dalam periode tersebut, Indonesia berkomitmen membangun hampir 70 Giga Watt (GW) pembangkit listrik baru. Dari jumlah itu, sekitar 52 GW akan berasal dari energi baru dan energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, air, panas bumi, hingga bioenergi.
Menurut Eddy, tanpa suntikan investasi yang konsisten setiap tahun, target ambisius tersebut sulit tercapai. Padahal, transisi energi dinilai krusial untuk menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menekan emisi karbon.
Dampak Ekonomi: Lapangan Kerja hingga PDB
Di balik kebutuhan dana yang besar, Eddy menilai investasi energi hijau justru akan memberikan dampak ekonomi yang luas. Salah satu manfaat utama adalah terciptanya lapangan kerja baru di sektor hijau atau green jobs.
Ia memperkirakan, pengembangan sektor EBT berpotensi menciptakan sekitar 1,7 juta lapangan kerja baru di berbagai bidang, mulai dari konstruksi, manufaktur, hingga teknologi energi bersih.
Selain itu, investasi ini diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Pengembangan energi terbarukan dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan inklusif.
Dorong Ekonomi Karbon Nasional
Transisi energi juga membuka peluang terciptanya ekonomi karbon di Indonesia. Eddy menilai Indonesia memiliki posisi strategis untuk mengembangkan perdagangan karbon, mengingat kekayaan sumber daya alam dan potensi energi bersih yang besar.
Ia menekankan, Indonesia kini telah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme ekonomi karbon.
Dengan regulasi tersebut, peluang investasi di sektor energi hijau dan perdagangan karbon dinilai semakin terbuka, baik dari dalam maupun luar negeri.
Persaingan Global Semakin Ketat
Eddy mengingatkan, Indonesia tidak boleh lengah dalam perlombaan transisi energi global. Saat ini, banyak negara berlomba menarik pendanaan dan teknologi energi terbarukan.
Jika Indonesia bergerak lambat, peluang mendapatkan investasi strategis bisa beralih ke negara lain di kawasan. Oleh karena itu, percepatan kebijakan, kepastian regulasi, dan dukungan politik dinilai menjadi kunci keberhasilan transisi energi nasional.
“Kita tidak boleh tertinggal lagi dan tidak boleh lengah. Transisi energi ini bukan pilihan, tapi keharusan,” tegas Eddy.
Sumber: CNBC Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
