Jurnal Pelopor — Menteri Luar Negeri Sugiono menanggapi desakan berbagai pihak agar Indonesia mundur dari Board of Peace (BoP) menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Menlu Sugiono menyatakan pembahasan terkait keikutsertaan Indonesia dalam BoP untuk sementara waktu ditunda, karena perhatian pemerintah kini terfokus pada eskalasi konflik di Iran.
“Ya ini semua pembicaraan BoP on hold, semua perhatian shifted ke situasi di Iran,” ujar Sugiono saat ditemui wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta,
Selasa (3/3/2026). Ia menegaskan bahwa Indonesia tetap menjalin komunikasi dan konsultasi dengan negara-negara sahabat di kawasan Teluk, termasuk anggota BoP yang juga terdampak langsung oleh konflik.
MUI Ragukan Legitimasi BoP
Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengecam keras serangan AS-Israel ke Iran dan menilai BoP kehilangan legitimasi moral, politik, bahkan hukum. Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri, Prof Sudarnoto Abdul Hakim, menyebut BoP gagal menciptakan perdamaian sejati. Menurutnya, agresi Amerika Serikat dan Israel justru menunjukkan bahwa BoP tak bisa dipercaya sebagai badan yang memperjuangkan perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
“Serangan militer AS dan Israel terhadap Iran adalah ancaman nyata bagi perdamaian sejati dan ketertiban dunia. Bukan saja Iran yang dikorbankan, tapi kawasan Teluk dan bahkan dunia turut terkena dampak destruktif,” tegas Prof Sudarnoto.
Ia menekankan bahwa agresi tersebut bertujuan melemahkan posisi strategis Iran sekaligus memastikan dominasi Israel di Palestina.
Tekanan Politik dari PDIP
Politikus PDIP, TB Hasanuddin, juga mendesak pemerintah untuk mundur dari BoP. Menurutnya, keikutsertaan Indonesia berpotensi merusak integritas politik luar negeri dan menyimpang dari prinsip konstitusional politik bebas-aktif. Hasanuddin memaparkan beberapa alasan, termasuk ketidaknetralan Indonesia dalam menanggapi invasi AS-Israel, potensi persepsi pro-agresi, serta risiko penolakan publik terhadap keterlibatan TNI dalam misi BoP.
Sugiono menekankan pemerintah tetap memantau situasi dan menegakkan prinsip diplomasi Indonesia.
“Kita tetap berkomunikasi dengan rekan-rekan di Teluk karena mereka juga terdampak, dan kita berupaya memastikan kebijakan Indonesia sesuai dengan kepentingan nasional serta prinsip hukum internasional,” katanya.
Indonesia kini berada di persimpangan diplomasi, antara menjaga peran internasionalnya di BoP dan merespons tekanan domestik serta geopolitik di Timur Tengah.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
