Jurnal Pelopor — Pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri akhirnya angkat bicara terkait polemik utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh. Beijing menegaskan bahwa proyek tersebut sejauh ini berjalan lancar, aman, dan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Indonesia, di tengah isu negosiasi restrukturisasi pembiayaan yang tengah dibahas oleh kedua negara.
China Klaim Operasi Aman dan Efisien
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menepis anggapan bahwa proyek KCJB sedang bermasalah secara finansial. Dalam konferensi pers di Beijing, Senin (20/10/2025), ia menegaskan bahwa sejak beroperasi dua tahun lalu, Whoosh berfungsi dengan baik tanpa gangguan berarti.
“Selama dua tahun terakhir, kereta api telah mempertahankan operasi yang aman, tidak terhambat, dan tertib,” ujar Guo.
Ia menyebut, hingga kini Whoosh telah melayani lebih dari 11,71 juta penumpang dengan tren penumpang yang terus meningkat setiap bulannya. Menurutnya, proyek ini bukan sekadar infrastruktur transportasi, melainkan juga simbol kerja sama strategis antara Indonesia dan China.
Manfaat Ekonomi dan Sosial yang Dirasakan
Guo menekankan bahwa penilaian terhadap proyek KCJB tidak seharusnya hanya berfokus pada angka-angka keuangan semata. Ia mengingatkan bahwa Whoosh telah menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan aktivitas ekonomi lokal, dan memperkuat konektivitas antardaerah di sepanjang jalur Jakarta–Bandung.
“Manfaat ekonomi dan sosialnya terus dilepaskan, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di sepanjang jalur,” jelasnya.
Pemerintah China, kata Guo, siap bekerja sama dengan Indonesia untuk memastikan keberlanjutan operasi proyek ini secara berkualitas tinggi.
“Kami berharap kereta cepat Jakarta–Bandung dapat memainkan peran yang lebih besar dalam pembangunan ekonomi Indonesia,” tutupnya.
Polemik Utang dan Sikap Tegas Pemerintah Indonesia
Meski China menilai proyek Whoosh sukses, di dalam negeri polemik pembiayaan tetap jadi perbincangan panas. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak akan menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menalangi utang proyek ini.
“Utang Kereta Cepat adalah urusan BUMN, bukan APBN,” tegas Purbaya.
Ia menjelaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (KAI) bersama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) memiliki kapasitas finansial untuk melunasi kewajiban proyek yang menelan biaya sekitar US$7,26 miliar atau setara Rp119,79 triliun. Menurutnya, dividen yang dihasilkan oleh BUMN dinilai cukup untuk membayar cicilan utang KCJB tanpa membebani anggaran negara.
Arah Restrukturisasi Utang dan Masa Depan Proyek
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan mengonfirmasi bahwa Pemerintah Indonesia dan China telah mencapai kesepakatan awal untuk restrukturisasi pembiayaan KCJB. Salah satu opsi yang dibahas adalah perpanjangan tenor pembayaran utang hingga 60 tahun guna meringankan beban keuangan perusahaan pelaksana.
Langkah ini dinilai strategis agar proyek tetap berkelanjutan dan tidak menjadi beban fiskal jangka panjang.
Meski begitu, sejumlah pengamat menilai keberlanjutan KCJB tetap bergantung pada tingkat okupansi penumpang dan efisiensi operasional dalam beberapa tahun ke depan.
Dengan meningkatnya jumlah penumpang hingga 10% pada Oktober 2025, optimisme terhadap masa depan Whoosh kembali tumbuh. Namun, perdebatan tentang pembiayaan proyek ini tampaknya masih akan terus berlanjut menjadi ujian bagi hubungan ekonomi antara Jakarta dan Beijing ke depan.
Sumber: CNBC Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
