Jurnal Pelopor — Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada wacana pemotongan gaji pejabat. Ia menegaskan, efisiensi anggaran harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk memangkas program-program yang dinilai kurang efektif, terutama di tengah ketidakpastian global akibat konflik geopolitik.
Efisiensi Tak Cukup dari Gaji
Rifqinizamy menyebut rencana pemotongan gaji pejabat, termasuk menteri dan anggota DPR, merupakan langkah positif. Namun demikian, menurutnya, kebijakan itu belum cukup untuk menghadapi potensi tekanan ekonomi yang lebih luas.
Ia menilai pemerintah perlu melakukan evaluasi besar terhadap program-program yang berjalan. Dengan begitu, anggaran negara bisa digunakan secara lebih tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
“Bukan hanya pemotongan gaji, tapi juga mengefektifkan dan mengefisienkan program pemerintah,” tegasnya.
Respons Situasi Global yang Memanas
Lebih lanjut, Rifqinizamy mengaitkan usulan ini dengan kondisi global yang sedang tidak stabil. Konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran dinilai berpotensi memicu krisis ekonomi yang berdampak luas, termasuk ke Indonesia.
Oleh karena itu, ia melihat langkah Presiden Prabowo Subianto yang membuka wacana pemotongan gaji sebagai sinyal awal agar semua pihak bersiap menghadapi situasi sulit.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa efisiensi anggaran harus tetap terarah. Pemerintah perlu memastikan setiap pengeluaran memiliki output dan outcome yang jelas.
Jangan Ganggu Pelayanan Publik
Di sisi lain, DPR juga mengingatkan agar kebijakan penghematan tidak justru menghambat pelayanan kepada masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjalankan efisiensi tersebut.
Menurut Rifqinizamy, langkah penghematan bisa dilakukan tanpa harus melalui revisi undang-undang. Pemerintah cukup menerbitkan Peraturan Presiden atau Peraturan Menteri Keuangan untuk mempercepat implementasi.
Momentum Perbaikan Tata Kelola
Situasi ini dinilai sebagai momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola anggaran. Tidak hanya hemat, tetapi juga tepat guna.
Selain itu, pemerintah juga didorong mengurangi pemborosan, termasuk dalam penggunaan BBM dan fasilitas negara. Upaya seperti beralih ke transportasi publik hingga membatasi kendaraan dinas bisa menjadi langkah konkret.
Dengan langkah yang tepat, efisiensi bukan sekadar penghematan, tetapi juga jalan menuju pengelolaan keuangan negara yang lebih sehat. Menurutmu, langkah mana yang paling penting dilakukan pemerintah saat ini?
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
