Jurnal Pelopor – Gubernur Maluku Utara, Sherly Laos, tak berhenti di program pendidikan dan kesehatan. Usai 100 hari kerja awal yang dianggap sukses, kini ia bersama Wakil Gubernur Sarbin Sehe siap melangkah ke sektor berikutnya: pertanian, perikanan, dan pariwisata. Gebrakan ini diharapkan mampu membawa Malut menuju ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan.
Beralih Fokus: Dari Sekolah ke Sawah dan Laut
Setelah menggenjot layanan pendidikan gratis dan kesehatan berkualitas, Gubernur Sherly kini melirik potensi alam Maluku Utara. Ia menegaskan bahwa daerah ini tidak bisa terus bergantung pada sektor tambang. Laut yang kaya, tanah subur, dan budaya yang khas harus menjadi kekuatan baru ekonomi daerah.
“Potensi Maluku Utara tidak hanya pada tambang, tetapi juga kekayaan laut, budaya, dan keindahan alam yang luar biasa,” ujar Gubernur Sherly.
Masalah Tiket, Akses, dan Infrastruktur Jadi Tantangan
Sherly tidak menutup mata soal hambatan besar di sektor baru ini. Mahalnya harga tiket pesawat, minimnya konektivitas antarpulau, serta fasilitas wisata yang masih terbatas jadi pekerjaan rumah bersama. Ia mengajak masyarakat untuk ikut memberi masukan agar kebijakan bisa tepat sasaran.
“Justru di sinilah saya mengajak semua pihak untuk ikut memberi ide dan masukan agar kebijakan bisa tepat sasaran,” katanya.
RPJMD 2025–2029: Cetak Biru Masa Depan Malut
Gebrakan ini tak berdiri sendiri. Kepala Bappeda Malut, Muhammad Sarmin S. Adam, menjadi arsitek utama di balik dokumen Rancangan Awal RPJMD 2025–2029. Ia merumuskan enam misi strategis, 18 program aksi, dan 172 rencana kerja OPD yang akan menjadi panduan pembangunan lima tahun ke depan.
“Dokumen ini harus menjadi peta jalan yang realistis dan terukur, bukan hanya kumpulan janji politik,” tegas Sarmin.
Dari Rumah Sakit hingga Wisata Desa
Isi RPJMD mencakup pembangunan RS bertaraf nasional, makanan bergizi untuk kelompok rentan, pelatihan UMKM, hingga festival budaya. Sarmin juga menargetkan penguatan ekonomi digital desa dan pembangunan pelabuhan antar-pulau sebagai tulang punggung wilayah kepulauan.
Digitalisasi dan Pelibatan Masyarakat Jadi Kunci
Bappeda juga mendorong birokrasi adaptif berbasis digital. Musrenbang diperkuat untuk menyerap aspirasi warga desa. Menurut Sarmin, dokumen perencanaan bukan sekadar janji politik, tetapi harus menjadi peta jalan yang realistis, terukur, dan menyentuh kebutuhan nyata masyarakat.
“Kami mengawal proses perencanaan agar program benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujar Sarmin.
Dari Rencana Menuju Perubahan Nyata
Gubernur Sherly telah memulai langkah besar. Namun, eksekusi program akan menentukan hasil akhirnya. Jika pemerintah dan masyarakat bisa bersinergi, bukan tidak mungkin Maluku Utara menjadi model pembangunan kepulauan Indonesia yang unggul dan berkeadilan.
Sumber: RRI, Wartasoffi
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?
