Jakarta, 27 Februari 2025 – Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) diperkirakan menelan anggaran hingga Rp 750 miliar. Perkiraan ini mencakup kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta pengamanan dari TNI dan Polri.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dede Yusuf Macan, mengungkapkan bahwa angka tersebut masih bisa bertambah tergantung kebutuhan pengamanan dan logistik di setiap daerah yang menggelar PSU.
“Usulan anggaran dari KPU dan Bawaslu sudah mencapai sekitar Rp 750 miliar, dan kemungkinan bisa bertambah karena faktor pengamanan dan kebutuhan lainnya,” ujar Dede di Kompleks Parlemen Senayan, Kamis (27/2).
Kebutuhan Anggaran yang Membengkak
Ketua Bawaslu, Rahmat Bagja, menjelaskan bahwa dari sisa anggaran yang tersedia di tingkat kabupaten/kota, hanya sekitar Rp 35,8 miliar yang tersisa. Sementara itu, untuk kebutuhan pengawasan PSU, Bawaslu memperkirakan anggaran yang di butuhkan mencapai Rp 251,9 miliar. Dengan demikian, masih terdapat kekurangan dana sekitar Rp 216 miliar yang harus segera di carikan solusi.
Lebih lanjut, Ketua KPU Mochammad Afifuddin mengungkapkan bahwa total kebutuhan KPU untuk PSU di 24 daerah serta dua daerah tambahan yang memerlukan rekapitulasi ulang dan perbaikan keputusan KPU mencapai Rp 486,3 miliar. Dari jumlah tersebut, terdapat kekurangan anggaran sebesar Rp 373,7 miliar yang belum teralokasikan.
Kondisi ini semakin rumit karena banyak pemerintah daerah meminta agar sisa dana hibah dari APBD yang sebelumnya di alokasikan untuk Pilkada 2024 dikembalikan. Jika permintaan ini di penuhi, akan semakin sulit untuk menutup kekurangan anggaran PSU tanpa intervensi dari Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.
Potensi Kerawanan dan Masalah Teknis
Selain tantangan finansial, penyelenggaraan PSU di 24 daerah juga berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan teknis dan keamanan. Mengingat PSU sering kali dipicu oleh sengketa hasil pemilu yang melibatkan kandidat, dikhawatirkan situasi politik di beberapa daerah akan memanas kembali. Sejumlah daerah yang di jadwalkan menggelar PSU memiliki tingkat partisipasi pemilih yang tinggi, sehingga mobilisasi massa menjadi faktor yang harus diantisipasi.
Tak hanya itu, proses distribusi logistik pemilu ke wilayah yang sulit dijangkau juga menjadi tantangan. Pengiriman surat suara, tinta, dan perangkat pemungutan suara ke daerah terpencil seperti Kabupaten Puncak Jaya di Papua harus diperhitungkan dengan cermat agar tidak mengalami keterlambatan.
“Kami berupaya agar pengiriman logistik untuk PSU tepat waktu dan tidak mengalami kendala. Koordinasi dengan pihak keamanan juga terus dilakukan,” ujar Afifuddin.
Evaluasi Sistem Pemilu: Perlukah Reformasi?
Dengan tingginya biaya PSU, muncul pertanyaan besar tentang efisiensi sistem pemilu Indonesia. Apakah sistem ini sudah cukup efektif? Ataukah justru perlu reformasi besar-besaran? Langkah perbaikan di perlukan agar PSU tidak terus berulang.
Beberapa ahli pemilu menilai bahwa revisi Undang-Undang Pemilu menjadi solusi jangka panjang agar sengketa hasil pemilu bisa di minimalisir. Mekanisme rekapitulasi suara yang lebih transparan dapat menjadi opsi. Selain itu, penggunaan teknologi dalam pemilu juga bisa di terapkan. Dengan demikian, hasil pemungutan suara lebih akurat. Hal ini juga dapat mengurangi jumlah gugatan yang muncul.
DPR sendiri mengakui bahwa biaya PSU kali ini sangat besar dan harus menjadi bahan evaluasi.
“Kami harus mencari solusi agar PSU tidak terus berulang dan membebani keuangan negara,” tutup Dede Yusuf.
Dengan berbagai tantangan yang di hadapi, penyelenggaraan PSU 2025 akan menjadi ujian besar bagi sistem demokrasi Indonesia. Apakah dana sebesar Rp 750 miliar akan membawa hasil yang lebih baik, atau justru membuka ruang bagi polemik baru? Semua mata kini tertuju pada bagaimana proses ini akan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan.
Sumber: Tempo.com
Baca Juga:
Mega Korupsi: Ilusi Negara Hukum atau Momentum Perubahan?
Modifikasi Program Makan Bergizi Gratis: Tetap Hadir di Bulan Ramadan
Tak Perlu Khawatir, Bahlil Pastikan BBM Pertamina Aman
Saksikan berita lainnya:
