Jurnal Pelopor – Sudah lebih dari enam bulan pemerintahan Prabowo-Gibran berjalan, dan wacana reshuffle kabinet kembali memanas. Sorotan tajam terhadap kinerja sejumlah menteri jadi pemicu utama, terutama setelah Presiden Prabowo menyampaikan secara terbuka bahwa pejabat yang tak becus lebih baik mundur sebelum diberhentikan.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, menilai bahwa Prabowo kini sudah mengantongi cukup data untuk melakukan perombakan kabinet. Ia menyebut bahwa dalam tiga bulan pertama seharusnya evaluasi kinerja menteri sudah bisa dilakukan, dan saat ini, setelah enam bulan lebih, Presiden memiliki dasar kuat untuk mengambil keputusan tegas.
Koalisi Belum Solid, Prabowo Masih Tahan Diri?
Meski sinyal reshuffle sudah terlihat jelas, terutama dari pernyataan Prabowo soal pejabat yang tidak maksimal, namun belum ada keputusan resmi. Mensesneg Prasetyo Hadi memastikan bahwa belum ada rencana reshuffle saat ini. Menurutnya, pemerintah lebih fokus menyelesaikan berbagai pekerjaan rumah di kementerian, ketimbang membahas bongkar pasang jabatan.
Namun, Dedi menduga ada alasan politis di balik keheningan ini. Komposisi koalisi pemerintahan yang masih dinamis diduga menjadi pertimbangan utama. Prabowo, menurut Dedi, adalah sosok yang tidak suka menciptakan polemik. Maka, langkah reshuffle pun akan dilakukan secara hati-hati, menunggu waktu yang tepat dan dukungan politik yang matang.
Peringatan Tegas dari Prabowo: Mundur atau Saya Copot
Beberapa waktu lalu, dalam peringatan Hari Lahir Pancasila, Prabowo menyampaikan peringatan keras kepada para pejabat negara. Ia menegaskan bahwa siapa pun yang tak mampu menjalankan tugas, lebih baik mundur secara sukarela sebelum diberhentikan.
Tak hanya soal kinerja, Prabowo juga menyinggung soal korupsi dan manipulasi di tubuh pemerintahan. Ia menyebut Indonesia sebagai negara kaya yang selama ini justru dirugikan oleh penyelewengan elit-elit di jabatan publik. Komitmen untuk membersihkan birokrasi dari korupsi menjadi fokus utama dalam arah barunya.
Publik Menunggu Gebrakan Nyata
Kini publik menantikan: apakah Prabowo akan segera mengambil tindakan nyata? Atau reshuffle hanya akan jadi wacana berulang yang tak kunjung terwujud?
Yang jelas, tekanan publik semakin kuat, dan banyak pihak menilai reshuffle bukan hanya soal politik, tapi penting untuk menjaga integritas dan performa pemerintahan. Jika Prabowo ingin membangun fondasi kuat untuk lima tahun ke depan, saatnya dia membuktikan bahwa evaluasi tidak berhenti pada kata-kata, tapi diwujudkan lewat tindakan.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?







