Reformasi Pajak Dimulai! Bimo Wijayanto Siap Dilantik Prabowo

Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan melantik Bimo Wijayanto sebagai Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan dalam waktu dekat, menggantikan Suryo Utomo yang telah menjabat sejak 2019. Kabar ini mencuat usai Bimo terlihat hadir di Istana Kepresidenan, Selasa siang, 20 Mei 2025, bersama Djaka Budi Utama dalam sebuah pertemuan tertutup membahas isu-isu strategis di bidang pajak dan bea cukai.

Setelah keluar dari Istana, Bimo membenarkan bahwa ia telah menerima undangan sejak Maret lalu dan membahas arahan penting dari Presiden terkait penguatan sistem perpajakan nasional.

“(Pelantikan) mungkin minggu ini, mungkin, mungkin,” ujarnya kepada awak media dengan tersenyum.

Mandat Khusus dari Presiden Prabowo

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo memberi mandat khusus agar Bimo dan Djaka mereformasi sistem perpajakan dan bea cukai. Tujuannya agar sistem menjadi lebih akuntabel, berintegritas, dan independen demi menopang program strategis nasional melalui optimalisasi penerimaan negara.

Langkah ini dinilai penting di tengah tantangan penerimaan negara yang semakin kompleks, serta tuntutan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan pajak.

Profil dan Rekam Jejak Bimo Wijayanto

Bimo Wijayanto adalah tokoh muda berprestasi dan ahli ekonomi yang dikenal luas di lingkungan birokrasi dan reformasi fiskal. Ia merupakan alumni SMA Taruna Nusantara angkatan 1995, kemudian menempuh studi S1 Akuntansi di UGM (2000), MBA di University of Queensland (2005), dan doktor ekonomi di University of Canberra (2014). Ia juga mengikuti program postdoctoral di Duke University lewat penghargaan bergengsi Hadi Soesastro Prize.

Bimo pernah jadi Team Leader pertama di Center for Tax Analysis DJP, bekerja bersama Dr. Yon Arsal dalam reformasi pajak. Ia ahli dalam pemodelan deteksi fraud dan analisis kepatuhan pajak mikro-sektoral. Ia juga mewakili Indonesia di berbagai forum internasional seperti SGATAR dan ATAIC.

Bimo juga pernah menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) di era Presiden Jokowi, dengan portofolio lintas kementerian. Ia memimpin berbagai konsolidasi kebijakan prioritas bersama kementerian keuangan, pendidikan, sosial, hukum, dan lembaga penegak hukum.

Dengan latar belakang akademik kuat dan pengalaman lintas sektor, kehadiran Bimo diyakini membawa angin segar bagi reformasi perpajakan nasional.

Sumber: Tempo.com