Jurnal Pelopor – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa anggaran penanganan bencana di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh berada dalam kondisi aman. Pernyataan tersebut disampaikan setelah sorotan mengenai pemangkasan anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 2025 yang turun drastis dari Rp 4,92 triliun menjadi Rp 2,01 triliun.
Menurut Purbaya, pemangkasan itu tidak serta-merta membuat penanganan bencana terganggu, karena masih terdapat sisa anggaran sekitar Rp 500 miliar dari tahun berjalan yang siap dimanfaatkan. Ia menegaskan, dana tersebut dapat segera digunakan untuk operasi darurat maupun penanganan cepat di tiga provinsi terdampak banjir dan longsor.
Kemenkeu Siapkan Tambahan melalui Pos Anggaran Darurat
Purbaya menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan juga siap menggelontorkan tambahan dana apabila alokasi yang ada tidak mencukupi. Mekanisme penambahan dilakukan melalui pengajuan anggaran belanja tambahan (ABT) oleh BNPB.
“Kalau nanti butuh dana tambahan, kita siap. Sudah ada posnya,” ujarnya sambil menegaskan bahwa pendanaan darurat selalu disediakan pemerintah untuk kondisi kritis seperti saat ini. Dana tambahan tersebut akan diambil dari pos anggaran darurat bencana yang dapat dicairkan setelah proses administrasi selesai.
Ia juga memastikan bahwa kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi jangka panjang telah diperhitungkan. Pemerintah, menurutnya, tidak hanya fokus pada respon cepat, tetapi juga pemulihan wilayah dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di fase pascabencana.
PMI Hitung Kebutuhan Pemulihan Capai Rp 60 Miliar
Sementara itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla memperkirakan biaya pemulihan jangka panjang di tiga daerah tersebut mencapai sekitar Rp 60 miliar. Menurut JK, angka tersebut dihitung berdasarkan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh, masing-masing sekitar Rp 20 miliar.
PMI juga menyiapkan pengiriman 60 unit mobil tangki air untuk mendukung pemulihan akses air bersih di wilayah terdampak. JK turut mengajak masyarakat berpartisipasi melalui donasi untuk membantu ribuan warga yang masih berada di lokasi evakuasi.
Pemerintah dan Masyarakat Didorong Bergerak Bersama
Langkah Kemenkeu dan PMI menunjukkan bahwa penanganan bencana di Sumatera dilakukan secara kolaboratif. Pemerintah mengamankan pendanaan, sementara PMI dan masyarakat memperkuat dukungan kemanusiaan. Dengan tambahan anggaran yang siap dikucurkan, proses pemulihan diharapkan dapat berjalan lebih cepat dan merata.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
