Jurnal Pelopor – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan peringatan keras terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) yang dinilai masih memiliki citra buruk di mata publik maupun pemerintah. Dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Purbaya menegaskan bahwa dirinya telah meminta waktu satu tahun kepada Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan perbaikan menyeluruh di tubuh DJBC.
Menurut Purbaya, reformasi di Bea Cukai adalah agenda mendesak. Ia bahkan tak segan mengancam akan membekukan institusi tersebut jika tidak menunjukkan peningkatan signifikan dalam pelayanan dan integritas. Bila situasi tak membaik, kata Purbaya, DJBC berpotensi digantikan oleh perusahaan asal Swiss, Societe Generale de Surveillance (SGS), seperti yang pernah terjadi pada era Orde Baru.
“Kalau Bea Cukai tidak bisa memperbaiki kinerjanya dan masyarakat masih nggak puas, Bea Cukai bisa dibekukan, diganti dengan SGS seperti zaman dulu lagi,” tegasnya.
Nasib 16 Ribu Pegawai Dipertaruhkan
Purbaya menekankan bahwa ancaman tersebut bukan sekadar retorika. Ia meminta seluruh pegawai DJBC bekerja dengan sungguh-sungguh karena masa depan 16.000 pegawai kini berada di ujung tanduk. Jika program pembenahan gagal, ribuan pegawai itu berpotensi dirumahkan.
“Kita gagal memperbaiki, nanti 16.000 orang pegawai Bea Cukai dirumahkan. Orang Bea Cukai pintar-pintar dan siap mengubah keadaan,” ujarnya.
Ia menuturkan bahwa pegawai DJBC sudah memahami betul situasi genting ini. Karena itu, semangat untuk berbenah disebut sudah mulai terlihat di berbagai level.
Digitalisasi dan AI Jadi Andalan Reformasi
Salah satu langkah pembenahan yang mulai diterapkan adalah peningkatan digitalisasi di seluruh kantor Bea Cukai. Purbaya mengungkapkan bahwa penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) kini diuji coba di berbagai stasiun Bea Cukai untuk mendeteksi penyimpangan seperti under-invoicing secara otomatis dan lebih cepat.
“Kita sudah mulai terapkan AI-AI di stasiun-stasiun Bea Cukai. Jadi nanti under invoicing akan cepat terdeteksi sambil kita perbaiki yang lain,” jelasnya.
Purbaya optimistis bahwa dengan langkah-langkah digitalisasi tersebut, kinerja Bea Cukai akan jauh lebih profesional pada tahun depan. Ia berharap DJBC dapat kembali mendapatkan kepercayaan publik setelah bertahun-tahun dibayangi isu pungli, penyelundupan, dan citra buruk lainnya.
Kilas Balik Pembekuan Era Soeharto
Ancaman pembekuan Bea Cukai bukan hal baru dalam sejarah Indonesia. Pada 1985, Presiden Soeharto pernah membekukan DJBC selama satu dekade akibat maraknya praktik pungutan liar dan penyelundupan. Saat itu, SGS diberi mandat untuk mengambil alih berbagai fungsi pemeriksaan sampai akhirnya DJBC kembali diaktifkan pada 1995.
Kini, ancaman serupa kembali mencuat. Pemerintah menegaskan bahwa reformasi Bea Cukai bukan hanya soal efisiensi, tetapi juga menyangkut marwah pelayanan publik dan integritas aparatur negara.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
