Jurnal Pelopor – Presiden Prabowo Subianto melontarkan kritik keras terhadap pejabat BUMN yang tetap menerima bonus meski perusahaan yang dipimpin mengalami kerugian. Dalam pidatonya di Munas VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025), Prabowo menyindir pejabat-pejabat tersebut yang dianggap memperlakukan BUMN layaknya milik pribadi atau perusahaan keluarga.
“Saya perintahkan bersihkan itu BUMN. Kadang-kadang nekat mereka itu. Diberi kepercayaan negara, dia kira itu perusahaan nenek moyang. Perusahaan rugi, dia tambah bonus untuk dirinya sendiri,” ujar Prabowo.
Ancaman Turunkan KPK dan Kejagung
Prabowo menegaskan tidak akan segan melibatkan aparat penegak hukum untuk menindak pejabat nakal di BUMN. Ia menyebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung siap diturunkan untuk mengusut praktik penyalahgunaan wewenang dan tindakan memperkaya diri.
“Saya mau kirim Kejaksaan dan KPK untuk kejar-kejar itu. Bagaimana, saudara perlu dikejar atau tidak?” katanya disambut riuh kader PKS.
Nilai Aset BUMN Sangat Besar
Prabowo menekankan pentingnya pengelolaan BUMN yang profesional dan transparan. Menurutnya, nilai aset BUMN yang dikelola saat ini luar biasa besar, mencapai 1 triliun dolar AS atau setara Rp 16.679 triliun (kurs Rp 16.667). Dengan potensi sebesar itu, BUMN seharusnya bisa memberi kontribusi signifikan bagi perekonomian negara, bukan justru menjadi ladang praktik korupsi.
Target Bersih-Bersih dalam 3 Tahun
Dalam kesempatan itu, Prabowo meminta Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara ikut dilibatkan dalam program “bersih-bersih” BUMN. Ia menargetkan dalam waktu tiga tahun, transformasi besar-besaran bisa dilakukan agar kinerja BUMN lebih sehat.
“Kita kasih kesempatan BUMN dalam 2, 3, 4 tahun kita bersihkan. Insya Allah akan tercapai yang kita harapkan,” tegasnya.
Meski mengakui sulit mencapai target keuntungan 10% dari nilai aset, Prabowo menilai Return on Asset (RoA) minimal 5% lebih realistis. Dengan pencapaian itu, negara bisa meraup keuntungan hingga Rp 800 triliun dan APBN tidak lagi defisit.
Pembatasan Komisaris BUMN
Prabowo juga menyoroti jumlah komisaris di BUMN yang selama ini dinilai berlebihan. Ia telah menetapkan aturan baru bahwa setiap BUMN hanya boleh memiliki maksimal enam komisaris.
“Tadinya pengelolaan tidak masuk akal. Perusahaan rugi, komisaris banyak banget. Saya potong setengah, paling banyak enam orang,” ungkapnya.
Korupsi Jadi Tantangan Besar
Presiden Prabowo mengakui bahwa korupsi masih menjadi masalah fundamental di Indonesia, termasuk di BUMN dan BUMD. Ia menilai praktik korupsi telah menjalar ke berbagai lapisan birokrasi dan menjadi tantangan terbesar dalam pemerintahannya.
“Kita sadar bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi, di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, bahkan di BUMN dan BUMD. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” ucapnya.
Setelah 299 hari memimpin pemerintahan, Prabowo menegaskan semakin memahami betapa besar tantangan yang harus dihadapi. Ia berjanji akan terus melakukan pembenahan agar BUMN benar-benar bisa menjadi tulang punggung perekonomian nasional.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
