Jurnal Pelopor, Jakarta – PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), perusahaan yang terafiliasi dengan keluarga Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan, diduga terlibat dalam konsorsium perdagangan karbon yang dibentuk Kementerian Kehutanan (Kemenhut). Dugaan ini menguat setelah anak usaha TOBA, PT Kreasi Terbarukan TBS, teridentifikasi sebagai investor di Fairatmos International Pte Ltd, pengusul proyek konservasi karbon di Kalimantan.
Keterkaitan dengan Fairatmos dan Proyek Muara Teweh
Fairatmos, startup teknologi iklim yang didirikan oleh Dyota M. Marsudi, anak mantan Menlu Retno Marsudi, mengusulkan proyek karbon Muara Teweh Conservation Project di lahan seluas 171.700 hektare. Proyek ini menargetkan penyimpanan 30,27 juta ton CO₂e selama 39 tahun sejak 1 Januari 2025.
Fairatmos menjadi mitra PT Austral Byna, dengan peran sebagai konsultan sertifikasi karbon. Dalam dokumen Verra Carbon, Fairatmos juga tercatat menerima suntikan modal sebesar US$ 4,5 juta (Rp 74 miliar) pada Desember 2022 dari PT Kreasi Terbarukan TBS dan Go-Ventures.
Kepemilikan Luhut dan Posisi di TOBA
Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya tercatat sebagai pemegang saham mayoritas TOBA melalui PT Toba Sejahtra. Meski kini hanya memiliki 8,6% saham secara pasif, data Kemenkumham menunjukkan Luhut masih sebagai pemilik manfaat perusahaan.
Pihak TOBA membenarkan investasi minoritas di Fairatmos. SVP Corporate Communication TOBA, Ratri Wuryandari, menyatakan bahwa investasi dilakukan untuk mendukung teknologi karbon tanpa terlibat langsung dalam operasional proyek.
Dugaan Konflik Kepentingan Muncul di Tengah Bisnis Hijau
Meski TOBA dan Fairatmos menegaskan posisi sebagai pemegang saham minoritas dan konsultan teknis, sorotan terhadap keterlibatan keluarga pejabat dalam proyek besar nasional kembali mencuat. Dugaan konflik kepentingan dalam bisnis karbon hutan kini menjadi perhatian publik, seiring dengan makin strategisnya nilai ekonomi dari perdagangan karbon di Indonesia.
Sumber: Tempo.com
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?
