Jurnal Pelopor, Jakarta – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kementerian PKP) hingga kini belum merilis peta jalan program 3 juta rumah, sehingga para pengembang perumahan merasa kebingungan. Tanpa peta jalan yang jelas, mereka kesulitan menentukan arah pembangunan. Ketua Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (Himperra), Ari Tri Priyono, meminta Kementerian PKP segera menyelesaikan roadmap program yang telah Presiden Prabowo Subianto gagas.
“Roadmap-nya bagaimana? Kami mau dibawa ke mana? Apakah kami harus membantu FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) atau ada peran lain?” ujar Ari dalam konferensi pers lima asosiasi pengembang perumahan di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa, 18 Februari 2025.
Pengembang Perumahan Menuntut Kejelasan Program 3 Juta Rumah
Presiden Prabowo Subianto menjanjikan program 3 juta rumah per tahun sejak kampanye Pilpres 2024. Prabowo berencana membangun satu juta rumah di perkotaan dan dua juta rumah di pedesaan. Karena itu, ia membentuk Kementerian PKP dan mengangkat Maruarar Sirait sebagai menteri serta Fahri Hamzah sebagai wakil menteri.
Para pengembang membutuhkan roadmap untuk memahami detail rencana pembangunan di kota maupun desa. Ari menegaskan bahwa mereka siap membantu pemerintah merealisasikan program tersebut.
“Idealnya, program ini sudah berjalan sekarang. Apalagi, pemerintahan Prabowo sudah melewati masa 100 hari kerja, sudah tiga bulan lebih. Kalau targetnya 3 juta rumah per tahun, seharusnya saat ini sudah ada satu juta rumah yang dibangun,” kata Ari.
Namun, ia kembali menyoroti ketidakpastian dalam program ini karena para pengembang masih belum mengetahui lokasi dan mekanisme pembangunan rumah, baik di kota, desa, maupun pesisir.
“Kami merasa seperti berjalan dalam kegelapan. Selama berbulan-bulan, kami hanya membahas FLPP, yang sebenarnya sudah lancar, tetapi masih kurang kuota,” tambahnya.
REI Minta Presiden Prabowo Beri Kepastian
Ketua Umum Real Estate Indonesia (REI), Joko Suranto, juga menuntut Presiden Prabowo memberikan kepastian kepada para pengembang perumahan. Joko menilai bahwa ketidakjelasan program ini membuat para pengembang kesulitan menjawab pertanyaan masyarakat.
“Banyak orang bertanya kepada kami tentang program 2 juta rumah di desa, 3 juta rumah per tahun. Seperti apa skemanya?” ujar Joko.
Menurutnya, para pengembang sudah meminta penjelasan kepada Menteri PKP. Namun, Maruarar Sirait hanya menjawab bahwa program ini sudah dilaporkan kepada presiden dan merupakan perintah langsung dari presiden.
“Karena itu, kami merasa berhak mendapatkan kejelasan langsung dari presiden,” tegas Joko. “Kami berharap ada ruang dialog antara asosiasi pengembang dan Presiden Prabowo.”
DPR RI Juga Menagih Roadmap 3 Juta Rumah
Komisi V DPR RI sudah meminta Kementerian PKP untuk menyerahkan dokumen roadmap atau blueprint program 3 juta rumah saat rapat kerja di DPR pada 3 Desember 2024.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua Komisi V, Syaiful Huda, menegaskan bahwa blueprint sangat penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
Anggota Komisi V Fraksi Demokrat, Lokot Nasution, juga meminta Kementerian PKP menyusun matriks kerja. Menurutnya, karena program ini merupakan pekerjaan teknis, kementerian perlu menyediakan matriks agar Komisi V bisa memahami jenis dukungan yang harus mereka berikan.
“Kami tidak ingin masyarakat menganggap program 3 juta rumah ini hanya sebagai lelucon,” ujar Lokot.
Kementerian PKP Berjanji Segera Merilis Blueprint
Pada awal Januari, Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyatakan bahwa pihaknya akan menyerahkan dokumen blueprint dalam rapat bersama Komisi V DPR setelah masa reses selesai.
Ketika Tempo menanyakan hal ini pada Kamis, 6 Februari 2025, Fahri menegaskan bahwa mereka akan membahas blueprint dalam rapat kerja berikutnya.
“Nanti kita sampaikan saat raker yang akan datang,” ujarnya.
Sebelumnya, dalam pernyataan tertulis pada 15 Januari 2025, Menteri PKP Maruarar Sirait menyatakan bahwa pemerintah masih menyusun peta jalan. Program ini bertujuan untuk membangun tiga juta rumah bagi masyarakat. Salah satu fokus utama kementerian adalah program Kredit Pemilikan Rumah dengan skema FLPP. Selain itu, kementerian akan mendorong pembangunan rumah di perkotaan. Proyek ini akan terintegrasi dengan moda transportasi umum. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari proyek strategis nasional (PSN).
Sumber: Tempo.com
Baca Juga:
Aksi Massa Indonesia Gelap: Mahasiswa Tolak Pemangkasan Anggaran Pendidikan dalam Inpres 2025
Saksikan berita lainnya:
Penyelundupan Barang Ilegal: Bisnis Haram yang Tak Pernah Mati!
