Jurnal Pelopor — Pemerintah tengah tancap gas membangun Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan gratis yang menyasar masyarakat miskin dan miskin ekstrem. Menteri PANRB Rini Widyantini dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) sepakat mempercepat pelaksanaannya mulai tahun ajaran 2025/2026.
“Kami siapkan guru, tenaga pendidik, dan bentuk kelembagaannya. Sekolah rakyat harus jalan,” tegas Rini, Rabu (9/4/2025) di Jakarta.
Program ‘Sekolah Rakyat’ Jadi Senjata Baru Pemerintah Prabowo
Dalam Instruksi Presiden No. 8 Tahun 2025, Kementerian PANRB diberi tugas khusus untuk membuka jalur formasi ASN bagi guru dan tenaga pendidik Sekolah Rakyat. Targetnya jelas: memutus rantai kemiskinan lewat pendidikan gratis dan berkualitas.
Gus Ipul menyebut, sejauh ini 53 lokasi sudah siap menyelenggarakan program ini.
“Presiden Prabowo minta kita gas. Sekolah rakyat harus menjangkau sebanyak mungkin wilayah,” katanya.
Gratis dan Ditanggung Negara, tapi Tantangannya Berat
Sekolah Rakyat di janjikan benar-benar gratis, mulai dari seragam hingga perlengkapan sekolah. Semua di tanggung negara. Tapi, pertanyaannya: apakah negara siap?
Masih banyak pertanyaan menggantung:
- Apakah guru-guru yang dikirim ke daerah siap mengajar secara adil dan profesional?
- Bagaimana jaminan kualitas pendidikan kalau semua di gratiskan?
- Apa bentuk pengawasan agar program ini tidak di selewengkan?
Menuju Indonesia Emas 2045 atau Gimmick Politik?
Di atas kertas, Sekolah Rakyat adalah ide brilian. Namun di tengah APBN yang defisit dan utang negara yang menembus Rp 250 triliun (per Maret 2025), masyarakat mulai bertanya: apakah ini solusi nyata atau sekadar proyek politis?
Rakyat tentu berharap, ini bukan proyek asal jalan. Karena jika gagal, yang di korbankan adalah masa depan anak-anak miskin.
Sumber: Antara.com
Baca Juga:
Dampak Perang Dagang Trump: Indonesia Kena Tarif 32%!
Indonesia U-17 Puncaki Grup C! Assalamu’alaikum Piala Dunia
Saksikan berita lainnya:
