Jurnal Pelopor – Rencana Pemerintah Negara Bagian Melaka untuk membangun jembatan sepanjang hampir 48 kilometer yang menghubungkan Malaysia dan Indonesia menuai kritik tajam dari kalangan oposisi. Proyek infrastruktur raksasa tersebut dinilai tidak realistis, terutama dari sisi keuangan, dan berpotensi menimbulkan beban fiskal baru bagi publik.
Jembatan yang direncanakan menghubungkan Pengkalan Balak di kawasan Masjid Tanah, Melaka, dengan wilayah Indonesia itu diklaim mampu memangkas waktu tempuh lintas negara menjadi sekitar 40 menit. Namun, di balik klaim ambisius tersebut, muncul pertanyaan serius terkait kelayakan ekonomi dan kemampuan pendanaan pemerintah negara bagian.
Oposisi Pertanyakan Kelayakan Finansial
Pemimpin oposisi Melaka, Dr Yadzil Yaakub, secara terbuka mempertanyakan tujuan serta urgensi proyek jembatan yang saat ini masih berada pada tahap studi awal. Meski mengakui proyek tersebut memungkinkan secara teknis, Yadzil meragukan kemampuan keuangan Melaka untuk membiayai pembangunan dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai miliaran ringgit.
Menurutnya, kondisi fiskal Melaka masih rapuh dan sangat bergantung pada bantuan pemerintah federal di Putrajaya. Ia menyoroti bahwa sebagian besar pendapatan tahunan negara bagian habis untuk belanja operasional, sementara Melaka juga masih memiliki kewajiban utang kepada berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat.
“Jika utang yang ada saja belum mampu dilunasi, bagaimana pemerintah negara bagian dapat meyakinkan rakyat bahwa mereka mampu mengelola utang baru bernilai miliaran ringgit secara bijaksana?” ujar Yadzil dalam pernyataannya.
Ketergantungan pada Pemerintah Federal
Yadzil menilai ketergantungan Melaka terhadap dana federal mencerminkan lemahnya kapasitas pendanaan mandiri. Ia menyinggung fakta bahwa untuk proyek perbaikan infrastruktur dasar, seperti jalan negara bagian, Melaka masih memerlukan intervensi pemerintah pusat.
“Jika untuk memperbaiki jalan negara bagian saja perlu bantuan Putrajaya, bagaimana mungkin kita membiayai pembangunan jembatan yang melintasi Selat Malaka?” katanya.
Selain itu, ia menilai tidak masuk akal jika pemerintah federal diharapkan menanggung beban keuangan proyek tersebut. Hal ini mengingat kondisi utang nasional Malaysia yang terus meningkat serta tekanan fiskal yang masih dihadapi pemerintah pusat.
“Dalam situasi ekonomi seperti sekarang, sangat tidak wajar berharap pemerintah pusat menanggung proyek mega semacam ini,” tegasnya.
Klaim Dampak Ekonomi Positif
Di sisi lain, Ketua Menteri Melaka Ab Rauf Yusoh sebelumnya menyatakan bahwa pemerintah negara bagian tengah mengkaji rencana pembangunan jembatan sepanjang 47,7 kilometer tersebut sebagai bagian dari strategi jangka panjang mendorong pertumbuhan ekonomi.
Menurut Ab Rauf, proyek ini berpotensi meningkatkan konektivitas regional, memperkuat sektor pariwisata, serta membuka peluang perdagangan lintas negara antara Malaysia dan Indonesia. Ia menegaskan bahwa kajian awal akan mencakup aspek teknis, ekonomi, dan logistik secara menyeluruh.
Studi awal proyek dijadwalkan dimulai pada Januari mendatang. Pemerintah Melaka juga telah mengalokasikan dana sekitar 500.000 ringgit Malaysia untuk membiayai jasa konsultan yang akan melakukan kajian kelayakan tersebut.
Polemik Proyek Infrastruktur Raksasa
Meski baru berada pada tahap kajian, rencana pembangunan Jembatan Melaka–Indonesia sudah memicu perdebatan publik. Di satu sisi, proyek ini digadang-gadang sebagai simbol kemajuan dan integrasi kawasan. Namun di sisi lain, kritik dari oposisi menyoroti risiko fiskal dan kemampuan realisasi yang dinilai belum matang.
Ke depan, hasil studi kelayakan akan menjadi penentu apakah proyek ambisius ini benar-benar dapat diwujudkan atau justru berhenti sebagai wacana besar yang sulit direalisasikan.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
