Jurnal Pelopor — Anggota Komisi IX DPR RI, Muh Haris, mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah strategis dan terukur guna menekan prevalensi stunting nasional yang masih tinggi. Ia menyampaikan hal ini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri BKKBN, menyusul data tahun 2024 yang menunjukkan angka stunting nasional masih berada di 19,8 persen, jauh dari target 14 persen dalam RPJMN 2020–2024.
Butuh Aksi Luar Biasa dan Terintegrasi
Menurut Muh Haris, tren penurunan stunting memang berjalan positif, tetapi waktu yang tersisa sangat sempit menjelang tenggat waktu target nasional. Pemerintah diminta tidak hanya mengandalkan program rutin, namun juga melakukan percepatan yang agresif, inovatif, dan lintas sektor.
“Stunting bukan hanya soal gizi. Ini juga soal air bersih, sanitasi, rumah sehat, edukasi gizi, dan layanan kesehatan yang layak. Semua itu harus dijangkau oleh keluarga berisiko stunting, yang jumlahnya masih sekitar 8,6 juta keluarga,” tegas legislator Fraksi PKS ini.
TPK dan Makanan Bergizi Gratis Jadi Prioritas
Muh Haris menekankan pentingnya mengoptimalkan peran Tim Pendamping Keluarga (TPK), memperluas cakupan Makanan Bergizi Gratis (MBG), serta memperkuat edukasi kepada masyarakat tentang pola asuh dan pemenuhan gizi anak. Ia menilai pendekatan langsung kepada keluarga adalah kunci utama untuk mempercepat dampak nyata di lapangan.
Kolaborasi Tenaga Kesehatan Harus Diperkuat
Pentingnya kolaborasi lintas profesi juga menjadi sorotan Muh Haris. Ia menyebut dokter kandungan, dokter anak, bidan, dan kader Posyandu memiliki peran strategis dalam mencegah dan menangani stunting sejak kehamilan hingga masa balita. Oleh karena itu, ia mendorong Kementerian Kesehatan menciptakan ekosistem kerja yang kondusif dan suportif bagi para tenaga kesehatan.
Perkuat Data dan Sinergi Lintas Kementerian
Ia juga menegaskan perlunya validasi data berbasis Sistem Informasi Keluarga Siaga (SIGA) yang real time, agar intervensi pemerintah lebih tepat sasaran. Sinergi antara BKKBN, Kemenkes, Kemensos, Kementerian PUPR, dan pemerintah daerah harus dijalankan dengan koordinasi yang kuat.
Komitmen DPR untuk Kawal Program Stunting
Muh Haris menyatakan bahwa dirinya dan Komisi IX DPR RI berkomitmen mengawal program percepatan penurunan stunting, termasuk melalui pengawasan anggaran dan peningkatan jumlah serta kapasitas PKB/PLKB dan kader Posyandu.
“Kalau kita gagal mengatasi stunting sekarang, maka kita akan kehilangan satu generasi emas,” tutupnya.
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
