Jurnal Pelopor — Ketegangan geopolitik di kawasan Arktik kembali memanas setelah Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, menyatakan negaranya kini berada dalam “momen krusial” terkait masa depan Greenland. Pernyataan ini muncul menyusul ancaman terbaru Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengisyaratkan kemungkinan penggunaan kekuatan militer untuk menguasai wilayah tersebut, yang saat ini berstatus sebagai wilayah otonom Kerajaan Denmark.
Pernyataan Tegas Pemerintah Denmark
Dalam debat bersama para pemimpin politik Denmark, Frederiksen menegaskan bahwa isu Greenland bukan sekadar soal wilayah semata. Menurutnya, konflik ini menyangkut prinsip fundamental tentang kedaulatan negara, hukum internasional, dan hak menentukan nasib sendiri.
“Saat ini terjadi konflik terkait Greenland. Ini adalah momen menentukan dengan taruhan yang jauh melampaui masa depan wilayah itu sendiri,” ujar Frederiksen.
Ia menekankan bahwa kedaulatan Denmark dan Greenland tidak bisa diganggu gugat, karena telah diatur secara jelas dalam hukum internasional.
Melalui akun Facebook resminya, Frederiksen kembali menegaskan sikap tersebut. Ia menyatakan Denmark siap mempertahankan nilai-nilai demokrasi dan hukum internasional, termasuk di kawasan Arktik yang semakin strategis secara geopolitik dan ekonomi.
Ancaman Trump dan Reaksi Internasional
Ketegangan meningkat setelah Presiden Donald Trump kembali menyampaikan keinginannya untuk menguasai Greenland. Trump bahkan melontarkan pernyataan kontroversial bahwa Amerika Serikat akan “melakukan sesuatu” di Greenland, “suka atau tidak suka”. Retorika tersebut memicu kecaman luas dari negara-negara Eropa.
Greenland sendiri dikenal sebagai wilayah kaya sumber daya alam, termasuk mineral strategis, serta memiliki posisi penting dalam peta pertahanan dan jalur pelayaran Arktik. Faktor inilah yang membuat wilayah tersebut menjadi incaran kekuatan besar dunia.
Solidaritas Eropa Menguat
Langkah agresif Trump justru memicu gelombang solidaritas dari negara-negara Eropa. Perdana Menteri Swedia, Ulf Kristersson, secara terbuka menyatakan dukungan penuh kepada Denmark. Ia menilai ancaman pencaplokan Greenland merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional.
“Swedia, negara-negara Nordik, Baltik, dan beberapa negara besar Eropa berdiri bersama Denmark,” kata Kristersson dalam konferensi pertahanan di Salen. Ia memperingatkan bahwa normalisasi ancaman semacam ini dapat merusak tatanan global yang berbasis aturan.
Sikap serupa disampaikan Jerman. Menteri Luar Negeri Johann Wadephul menegaskan bahwa meski tantangan dari Rusia dan China di kawasan Arktik nyata, solusi tidak boleh ditempuh dengan ancaman antar sesama anggota NATO.
NATO dan Masa Depan Greenland
Menurut Wadephul, masa depan Greenland harus ditentukan oleh rakyat Greenland dan Denmark sendiri, bukan melalui tekanan kekuatan militer. Pernyataan ini disampaikan menjelang kunjungannya ke Washington untuk bertemu Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio.
Sebelumnya, tujuh negara Eropa, termasuk Prancis, Inggris, dan Italia, telah menandatangani surat bersama yang menolak segala bentuk campur tangan AS terhadap Greenland. Sementara itu, Komandan Tertinggi NATO, Jenderal Alexus Grynkewich, menyebut tidak ada ancaman militer langsung terhadap wilayah NATO, meski mengakui diskusi mengenai Greenland berlangsung intens di markas NATO di Brussels.
Ketegangan ini menempatkan Denmark dan sekutunya pada persimpangan penting. Apakah diplomasi mampu meredam ambisi geopolitik Amerika Serikat, atau justru membuka babak baru konflik kekuatan besar di Arktik?
Sumber: CNBC Indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
