Jurnal Pelopor – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pentingnya pemanfaatan DTSEN (Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional) dalam penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Menurutnya, penggunaan data ini akan memastikan bantuan pemerintah lebih tepat sasaran dan tidak salah alamat.
Sentilan untuk Kementerian ESDM
Pernyataan ini sekaligus menjadi peringatan bagi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Purbaya menilai penyaluran subsidi energi masih sering mengalami kebocoran akibat lemahnya pendataan penerima manfaat. Ia mendorong agar Bahlil benar-benar menggunakan DTSEN sebagai acuan utama agar subsidi bisa diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kalau sudah ada DTSEN, jangan lagi pakai data lama yang tumpang tindih. Itu kunci agar subsidi BBM bisa lebih tepat sasaran,” ujar Purbaya dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Apa Itu DTSEN?
DTSEN merupakan basis data terpadu yang menggabungkan berbagai sumber informasi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia. Data ini dikembangkan lintas kementerian, melibatkan BPS, Kementerian Sosial, serta lembaga lain yang berwenang dalam pengumpulan data kependudukan dan kesejahteraan.
Berbeda dengan data sektoral yang selama ini berjalan sendiri-sendiri, DTSEN disusun agar lebih komprehensif, mencakup informasi tentang pendapatan rumah tangga, tingkat pendidikan, kepemilikan aset, hingga status pekerjaan. Dengan sistem ini, pemerintah bisa memetakan siapa saja yang berhak menerima subsidi energi, bantuan sosial, maupun program lain dari APBN.
Anggaran Subsidi BBM
Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk subsidi energi pada 2025, termasuk BBM, listrik, dan LPG 3 kilogram. Nilainya mencapai lebih dari Rp218 triliun. Namun, tantangan terbesar adalah memastikan anggaran tersebut tidak salah sasaran. Selama ini, subsidi kerap dinikmati oleh kelompok masyarakat menengah atas yang sebenarnya mampu membeli BBM tanpa bantuan pemerintah.
Dengan adanya DTSEN, diharapkan subsidi dapat difokuskan hanya kepada kelompok miskin dan rentan. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah memperkuat ketahanan fiskal, sekaligus menjaga keadilan sosial dalam distribusi bantuan.
Pengawasan dan Efisiensi
Selain menekan kebocoran, DTSEN juga membantu pemerintah dalam hal pengawasan. Data ini memungkinkan evaluasi lebih cepat dan akurat terkait efektivitas program subsidi. Dengan demikian, anggaran negara yang terbatas dapat digunakan lebih efisien.
Purbaya menekankan, langkah ini bukan hanya soal teknis, tetapi juga menyangkut kredibilitas pemerintah dalam mengelola dana publik.
“Kalau subsidi bisa tepat sasaran, masyarakat miskin terbantu, fiskal kita juga lebih sehat,” tegasnya.
Tantangan Implementasi
Meski DTSEN sudah diperkenalkan, tantangan tetap ada. Integrasi data dari berbagai kementerian dan lembaga masih menghadapi kendala teknis maupun birokratis. Selain itu, perlu ada transparansi dan pengawasan publik agar data ini tidak disalahgunakan.
Namun, jika benar-benar dijalankan secara konsisten, DTSEN bisa menjadi solusi permanen bagi masalah klasik penyaluran subsidi di Indonesia. Program ini juga dapat menjadi fondasi untuk kebijakan sosial ekonomi lainnya, termasuk bantuan pangan, kesehatan, hingga pendidikan.
Sumber: CNN indonesia
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
