Jurnal Pelopor – Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, mengirimkan surat khusus kepada Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, yang berisi arahan penting terkait pengelolaan kawasan Geopark Kaldera Toba. Surat tersebut diserahkan langsung kepada Masinton pada penutupan pembekalan kepala dan wakil kepala daerah PDIP di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Minggu (18/5).
Surat ini memuat hasil pertemuan Megawati di Meksiko dengan UNESCO, di mana kawasan Geopark Kaldera Toba mendapat status ‘kartu kuning’. Status ini merupakan peringatan dari UNESCO agar pengelolaan kawasan harus mengikuti standar internasional yang ketat, terutama dalam menjaga keberlanjutan ekologi, keanekaragaman hayati, dan nilai budaya yang ada.
Masinton menjelaskan bahwa pesan Megawati sangat jelas: seluruh kader PDIP di Sumatera Utara, khususnya para kepala daerah, harus serius dan bersinergi dalam mengawal kelestarian Geopark Kaldera Toba sesuai dengan standar yang ditetapkan UNESCO.
“Pesan Ibu Megawati adalah agar PDIP dan kepala daerah di Sumut memperjuangkan keberlanjutan tata kelola Geopark Kaldera Toba secara berkelanjutan,” ujar Masinton usai acara.
Fokus Perlindungan Ekosistem dan Masyarakat Lokal
Selain itu, Megawati juga menekankan pentingnya perlindungan wilayah pesisir dengan program penanaman mangrove serta menjaga ekosistem pantai agar tetap lestari. Menurut Masinton, Megawati ingin agar seluruh elemen terkait – pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta kementerian pariwisata – bekerja sama dalam melindungi warisan bumi dan menghormati keragaman budaya yang ada, sekaligus mensejahterakan masyarakat sekitar.
Masinton menambahkan bahwa Bupati Humbang Hasundutan, Oloan Nababan, juga memberikan komitmennya untuk menindaklanjuti arahan Megawati, mengingat wilayahnya berada di kawasan Geopark Kaldera Toba.
“Pak Oloan menyampaikan dukungan penuh dan siap bekerja bersama untuk mewujudkan tata kelola Geopark yang berkelanjutan,” ujar Masinton.
Megawati pun mengingatkan perlunya sinergi dan koordinasi intensif antar kepala daerah serta keterlibatan masyarakat lokal dalam setiap pengambilan keputusan terkait pengelolaan Geopark. Hal ini penting agar pembangunan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga sosial dan budaya.
Ganjar Pranowo Ingatkan Kepala Daerah PDIP Berhati-hati Kelola Anggaran
Pada kesempatan yang sama, Ketua DPP PDI Perjuangan Ganjar Pranowo memberikan arahan terkait pengelolaan anggaran daerah. Ia mengingatkan agar para kepala daerah berhati-hati dalam melakukan efisiensi APBD agar tidak menghambat pertumbuhan ekonomi lokal.
“APBD adalah instrumen vital untuk mendorong ekonomi daerah, bukan sekadar pos penghematan,” kata Ganjar.
Kepala daerah harus memotong pengeluaran tidak produktif, seperti perjalanan dinas, sambil menjaga program ekonomi tetap berjalan efektif.
Ganjar juga menekankan pentingnya kreativitas kepala daerah dalam merancang program inovatif yang dapat menjawab isu lokal dan menciptakan lapangan kerja.
Beberapa Kepala Daerah Absen, PDIP Akan Jadwalkan Ulang Pembekalan
Sebanyak 115 kepala dan wakil kepala daerah yang diusung PDIP mengikuti pembekalan selama tiga hari di Sekolah Partai Lenteng Agung. Namun, ada beberapa kepala daerah yang tidak hadir, termasuk Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung dan Rano Karno.
Ganjar menyebutkan alasan ketidakhadiran mereka, seperti menjalankan ibadah haji dan menghadiri festival film di luar negeri. PDIP berencana mengadakan sesi pembekalan lanjutan bagi yang belum hadir.
Ganjar menegaskan bahwa pembekalan ini bertujuan menguji loyalitas kader dan memastikan sinkronisasi antara visi partai dengan program pemerintahan daerah.
“Partai adalah pilar demokrasi, dan sinkronisasi program antara partai dan daerah harus dijaga agar tercapai hasil yang terukur,” ujarnya.
Sumber: Merdeka.com
Baca Juga:
Tanpa Target Juara, Sukorejo FC Bikin Kejutan di Bali 7’s 2025!
Hari Bumi 2025: BKPRMI Galang Aksi Tanam 1 Juta Pohon
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?







