Jurnal Pelopor – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau yang akrab disapa Gus Ipul memastikan bahwa aktivis buruh legendaris Marsinah tidak akan mendapatkan gelar pahlawan nasional pada tahun 2025 ini. Hal ini karena proses pengusulan gelar tersebut masih berjalan dan belum mencapai tahap akhir.
Gus Ipul menjelaskan bahwa penetapan gelar pahlawan nasional harus melalui tahapan panjang dan berjenjang.
“Diproses oleh masyarakat, didiskusikan, lalu diserahkan ke bupati, wali kota dengan tim daerahnya, tim gelar pahlawan daerah. Setelah itu juga gubernur buat tim juga, kemudian ke Kementerian Sosial, dan akhirnya ke dewan gelar pahlawan nasional,” ujar Gus Ipul di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (20/5).
Menurutnya, proses ini biasanya membutuhkan waktu antara 1 hingga 3 tahun sejak pengusulan pertama kali. Sementara untuk Marsinah, saat ini pengusulan baru berada di tahap proses dari masyarakat di daerah asalnya, Nganjuk, Jawa Timur.
Meskipun demikian, Gus Ipul menyatakan bahwa usulan tersebut mendapat perhatian positif, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto.
“Atensi Presiden Prabowo ada, namun proses tetap berjalan sebagaimana mestinya. Usulan ini disambut baik oleh tokoh buruh dan masyarakat setempat,” ujarnya.
Nama Marsinah kembali mencuat setelah Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya pada Hari Buruh Internasional 2025 lalu. Prabowo menyampaikan secara langsung,
“Saya akan mendukung Marsinah jadi pahlawan nasional.”
Marsinah dikenal sebagai aktivis dan buruh pabrik arloji pada era Orde Baru yang diculik dan dibunuh pada 8 Mei 1993. Kasusnya menjadi sorotan internasional, termasuk Organisasi Buruh Internasional (ILO), karena ditemukan jenazahnya dengan tanda-tanda kekerasan berat. Kasus ini dikenal dengan sebutan Kasus 1773.
Sejauh ini, meski belum resmi mendapat gelar, perjuangan dan pengorbanan Marsinah tetap dikenang dan diakui oleh banyak pihak sebagai simbol perjuangan buruh dan hak asasi manusia di Indonesia.
Sumber: CNN Indonesia
Baca Juga:
Tanpa Target Juara, Sukorejo FC Bikin Kejutan di Bali 7’s 2025!
Hari Bumi 2025: BKPRMI Galang Aksi Tanam 1 Juta Pohon
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?