Jurnal Pelopor – Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi serta organisasi yang tergabung dalam “Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil” menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Rabu (26/3/2025). Aksi ini dilakukan untuk menyampaikan tuntutan terkait pencabutan Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan.
Aspirasi Mahasiswa untuk Wakil Rakyat
Dani, selaku koordinator aksi, menyatakan bahwa demonstrasi ini bertujuan agar suara rakyat di dengar oleh para wakilnya di DPRD.
“Kami berkumpul di sini untuk menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat yang telah kami pilih. Kami berharap mereka mendengarkan suara kami,” ujar Dani.
Berikut adalah sejumlah tuntutan yang di sampaikan oleh Aliansi Kesatuan Rakyat Sipil kepada DPRD Kotim:
Poin-Poin Tuntutan
- Mendorong DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk menyuarakan tuntutan masyarakat Kalimantan Tengah ke DPR RI.
- Menuntut DPR RI untuk segera mencabut UU TNI jika peraturan tersebut berpotensi memperluas peran TNI di ranah sipil, yang pada proses perumusannya di nilai tidak transparan dan terkesan terburu-buru.
- Meminta komitmen pemerintah dalam menjamin keterbukaan serta transparansi informasi kepada publik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
- Menolak segala bentuk dwifungsi ABRI/TNI yang tidak sesuai dengan substansi pertahanan negara.
- Mendorong supremasi sipil yang kuat dan independen sebagai pilar utama dalam demokrasi yang sehat.
- Menolak segala bentuk militerisasi dan menuntut terwujudnya supremasi sipil.
- Meminta agar perwira aktif TNI/Polri di kembalikan dari jabatan sipil.
- Menuntut DPRD Kotawaringin Timur untuk bertanggung jawab atas keresahan masyarakat dengan memastikan bahwa setiap kebijakan yang lahir tidak menjadi alat bagi militer untuk memasuki ranah sipil.
Dukungan dari Berbagai Elemen
Aksi ini di ikuti oleh berbagai organisasi mahasiswa, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Mahasiswa Demokrasi Indonesia (GEMEDI), serta mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Sampit (UMM Sampit), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE), Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH), dan Politeknik Sampit.
Aksi berlangsung lancar dan para peserta di berikan kesempatan untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kotawaringin Timur, Rimbun. Dalam diskusi yang berlangsung, Rimbun menyatakan komitmennya untuk mengawal tuntutan mahasiswa. Ia berjanji akan mengajak para demonstran ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk menyampaikan aspirasi mereka hingga ke tingkat DPR RI.
“Kami akan berusaha agar tuntutan ini didengar di tingkat yang lebih tinggi. Kami akan mengawal aspirasi ini sampai ke DPR RI,” ujar Rimbun.
Aksi ini menjadi salah satu bentuk kepedulian masyarakat terhadap dinamika politik dan pemerintahan. Terkhusus, terkait supremasi sipil dan transparansi kebijakan publik.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Revisi UU TNI Disorot Media Asing, Bangkitnya Dwifungsi ABRI?
Klasemen Grup C: Indonesia Terperosok, Bahrain Ancaman!
Saksikan berita lainnya:
