Jurnal Pelopor – Wacana pencabutan larangan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk berbisnis kembali mencuat seiring pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sejumlah pihak, termasuk Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan koalisi masyarakat sipil, menolak wacana tersebut karena dinilai berpotensi melemahkan profesionalisme militer. Wacana Penghapusan … Continue reading Larangan TNI Berbisnis, YLBHI dan Koalisi Sipil Menolak