Jurnal Pelopor – Pernyataan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang mengungkap pembangunan jembatan darurat di wilayah bencana Sumatera dilakukan secara swadaya bahkan hingga berutang, menuai perhatian serius dari DPR RI. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan lemahnya koordinasi anggaran dalam penanganan bencana, khususnya antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kementerian Keuangan.
Maruli sebelumnya menyebut TNI AD terpaksa membangun jembatan bailey dan armco dengan sumber daya terbatas. Bahkan, sebagian pengadaan dilakukan dengan sistem utang karena kebutuhan di lapangan bersifat mendesak dan tidak bisa menunggu prosedur birokrasi yang panjang.
Ketua Banggar DPR Soroti Peran BNPB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan, kondisi TNI sampai harus berutang seharusnya tidak perlu terjadi. Menurutnya, BNPB sebagai leading sector penanganan bencana memiliki peran strategis untuk mengajukan kebutuhan anggaran secara cepat ke Kementerian Keuangan.
“Kalau BNPB bisa lebih cepat dan sigap dalam mengajukan anggaran, maka apa yang dialami TNI tidak perlu terjadi,” ujar Said, Rabu (31/12/2025).
Ia menjelaskan, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebenarnya masih tersedia dana on call sekitar Rp 500 miliar yang bisa digunakan untuk penanganan bencana di wilayah Sumatera. Dana tersebut disiapkan untuk merespons kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat.
Dana APBN Masih Tersedia untuk Bencana
Said menambahkan, selain dana on call, pemerintah juga masih memiliki anggaran di pos BA-BUN atau Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara. Anggaran ini dapat digunakan apabila Presiden menetapkan Peraturan Presiden terkait pemanfaatannya untuk penanganan bencana.
“Anggaran itu ada. Yang dibutuhkan sekarang adalah koordinasi cepat dan pengorganisasian yang baik di lapangan,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Ia juga menekankan bahwa Kementerian Keuangan seharusnya bisa memberikan respons anggaran yang cepat jika BNPB mampu memetakan dan mengoordinasikan kebutuhan secara detail, termasuk kebutuhan yang berkaitan dengan dukungan TNI AD.
Jembatan Bailey Dinilai Sangat Krusial
Dalam situasi bencana, jembatan bailey disebut sebagai infrastruktur vital untuk membuka kembali akses masyarakat yang terisolasi. Jembatan darurat tersebut merupakan aset Zeni Tempur TNI AD dan kerap menjadi solusi cepat saat infrastruktur permanen rusak.
“Jembatan bailey sangat dibutuhkan masyarakat terdampak. Fungsinya krusial untuk distribusi logistik dan mobilitas warga,” kata Said.
Ia berharap ke depan BNPB dapat bergerak lebih gesit agar proses pemulihan pascabencana tidak berlarut-larut hanya karena kendala administrasi.
DPR Dorong Penanganan Cepat Tanpa Birokrasi Berbelit
Said juga menegaskan dukungan DPR terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang berencana membeli jembatan bailey guna memperkuat kesiapsiagaan nasional menghadapi bencana. Menurutnya, kecepatan menjadi kunci utama dalam penanganan situasi darurat.
“Kita jangan terjebak pada prosedur birokrasi yang berbelit. Keselamatan rakyat harus menjadi acuan utama,” ujarnya.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa negara sebenarnya memiliki sumber daya dan anggaran. Namun, tanpa koordinasi lintas sektor yang solid dan cepat, beban di lapangan justru harus dipikul oleh institusi seperti TNI, bahkan sampai harus berutang demi kepentingan rakyat.
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
