Jurnal Pelopor – Publik Indonesia kembali digemparkan dengan isu kenaikan gaji anggota DPR RI yang disebut-sebut mencapai Rp3 juta per hari. Kabar ini memicu gelombang kritik di media sosial karena dinilai tidak sejalan dengan kondisi mayoritas pekerja yang masih berjuang dengan upah minimum provinsi (UMP).
Rincian Gaji Pokok DPR
Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji pokok anggota DPR ditentukan dalam tiga kategori:
- Ketua DPR RI: Rp 5.040.000 per bulan
- Wakil Ketua DPR RI: Rp 4.620.000 per bulan
- Anggota DPR RI: Rp 4.200.000 per bulan
Tambahan Tunjangan DPR
Selain gaji pokok, anggota DPR juga menerima berbagai tunjangan sesuai Surat Edaran Setjen DPR RI Nomor KU.00/9414/DPR RI/XII/2010, antara lain:
- Tunjangan suami/istri: 10% dari gaji pokok (Rp 420.000 untuk anggota biasa).
- Tunjangan anak: 2% dari gaji pokok, maksimal dua anak (Rp 168.000 untuk anggota biasa).
- Tunjangan jabatan: Rp 9.700.000 (anggota), Rp 15.600.000 (wakil ketua), Rp 18.900.000 (ketua).
- Tunjangan beras: Rp 30.090 per jiwa (maksimal empat jiwa).
- Tunjangan PPh Pasal 21: Rp 2.699.813.
- Uang sidang/paket: Rp 2.000.000.
- Tunjangan kehormatan dan tunjangan lain: jumlahnya bervariasi sesuai jabatan.
Jika ditotal, gaji dan tunjangan seorang anggota DPR bisa mencapai puluhan juta rupiah per bulan, bahkan lebih dari Rp50 juta.
Perbandingan dengan UMP Pekerja
Sebagai gambaran, UMP 2025 di beberapa provinsi Indonesia masih berada di kisaran:
- DKI Jakarta: Rp 5,4 juta per bulan.
- Jawa Barat: Rp 2,1–2,2 juta per bulan.
- Jawa Tengah: Rp 2 juta per bulan.
- Yogyakarta: Rp 2,1 juta per bulan.
Artinya, seorang anggota DPR bisa menerima gaji dan tunjangan setara puluhan kali lipat dari UMP pekerja di daerah.
Reaksi Publik
Masyarakat menilai kabar kenaikan gaji DPR hingga Rp3 juta per hari sangat tidak adil, terutama karena masih banyak pekerja yang hidup pas-pasan dengan UMP. Kritik pun semakin deras mengalir karena di saat bersamaan, pemerintah mengumumkan gaji PNS tidak akan naik pada 2026 demi mengutamakan program prioritas nasional.
Harapan ke Depan
Isu ini menjadi pengingat bahwa transparansi dan keadilan dalam pengelolaan anggaran negara sangat penting. Publik berharap DPR dapat lebih fokus pada tugas legislasi, pengawasan, dan perwakilan rakyat, bukan sekadar soal kenaikan gaji.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
