Jurnal Pelopor – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan akan menggelar rapat koordinasi (rakor) secara nasional bersama seluruh kepala daerah untuk membahas langkah penanganan kasus keracunan makanan dalam Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Rakor ini dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/9/2025) pagi pukul 08.00 WIB melalui sambungan virtual.
Fokus pada Penguatan Standar Keamanan Pangan
Menurut Tito, rakor akan menghadirkan jajaran kepala daerah, kepala dinas kesehatan, kepala dinas pendidikan, hingga sekretaris daerah (Sekda) dari seluruh Indonesia. Selain itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, serta Wakil Kepala BGN Nanik S. Deyang juga dijadwalkan hadir.
Dalam kesempatan itu, Tito menegaskan pembahasan utama akan fokus pada kewajiban setiap dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk memiliki Sertifikat Laik Higienis dan Sanitasi (SLHS). Ia juga menekankan pentingnya peran puskesmas serta Unit Kesehatan Sekolah (UKS) untuk mendukung program MBG secara aktif.
“Besok pagi kami akan laksanakan zoom meeting dengan seluruh kepala daerah. Puskesmas dan UKS harus ikut mengawasi dan aktif mendukung pelaksanaan MBG agar kasus serupa tidak terulang,” ujar Tito usai menghadiri rapat penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) di Kementerian Kesehatan, Minggu (28/9/2025).
Evaluasi Dapur dan Juru Masak MBG
Sebelumnya, pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tata kelola MBG harus segera diperbaiki pasca maraknya kasus keracunan yang terjadi di sejumlah daerah. Zulhas menyatakan keselamatan anak-anak penerima program merupakan prioritas utama.
“Insiden keracunan ini bukan sekadar angka, tetapi menyangkut keselamatan generasi penerus bangsa. Presiden sudah menekankan agar keselamatan jadi hal utama,” kata Zulhas.
Hasil rapat pemerintah sebelumnya menetapkan bahwa dapur SPPG yang terbukti bermasalah akan ditutup sementara. Evaluasi dan investigasi menyeluruh akan dilakukan, termasuk peningkatan kedisiplinan serta kualitas juru masak.
“Seluruh SPPG wajib memperbaiki standar sanitasi, melakukan sterilisasi alat makan, hingga mengatur alur limbah dapur dengan benar,” tambah Zulhas.
Pemerintah Wajibkan Sertifikasi Nasional
Selain evaluasi jangka pendek, pemerintah juga mewajibkan seluruh SPPG di Indonesia memiliki SLHS sebagai syarat beroperasi. Sertifikasi ini diharapkan menjadi standar nasional untuk memastikan kebersihan dan keamanan makanan MBG.
Zulhas menambahkan, peran aktif puskesmas dan UKS akan diperkuat untuk melakukan pemantauan rutin.
“Kami meminta puskesmas dan UKS ikut secara aktif, tidak menunggu diminta, agar pengawasan bisa berjalan berkala di semua dapur MBG,” tegasnya.
Upaya Cegah Kasus Terulang
Langkah-langkah perbaikan ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memastikan program MBG tetap berjalan, namun dengan standar yang lebih ketat. Pemerintah menegaskan program ini tidak akan dihentikan, tetapi diperbaiki secara menyeluruh agar tidak lagi memunculkan kasus keracunan.
Dengan rakor yang dipimpin langsung Mendagri, diharapkan koordinasi lintas daerah, kementerian, dan lembaga dapat lebih efektif, sehingga pelaksanaan MBG di seluruh Tanah Air berjalan aman dan tepat sasaran.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
