Jurnal Pelopor – Sebuah video viral di media sosial menampilkan dua kapal angkutan bertuliskan JKW Mahakam dan Dewi Iriana yang disebut-sebut mengangkut hasil tambang nikel dari kawasan Raja Ampat. Nama-nama kapal itu memicu spekulasi liar karena dianggap menyeret nama tokoh publik, bahkan Presiden.
Namun, isu tersebut langsung dibantah oleh pemilik kapal, PT IMC Pelita Logistik Tbk (PSSI). Perusahaan mengonfirmasi bahwa kedua kapal memang milik mereka, namun menegaskan bahwa fungsinya hanya sebagai alat transportasi laut dan tidak terkait aktivitas pertambangan, apalagi di Raja Ampat.
“Peran kami murni sebagai penyedia jasa transportasi. Nama kapal tidak merujuk pada tokoh mana pun. Itu hanya bagian dari internal perusahaan dan wilayah operasi kami di Kalimantan Timur,” tegas Sekretaris Perusahaan, Desi Femilinda Safitri.
Desi juga menambahkan bahwa dokumentasi kapal yang beredar merupakan video lama yang tidak mencerminkan kondisi saat ini. Kedua kapal itu disebut masih beroperasi aktif di sekitar Sungai Mahakam, bukan di wilayah Papua Barat.
Tambang Raja Ampat Jadi Sorotan Nasional
Isu ini mencuat di tengah panasnya polemik soal tambang nikel di Raja Ampat, salah satu kawasan wisata ikonik Indonesia. Pemerintah telah mencabut izin usaha pertambangan (IUP) dari empat perusahaan setelah ditemukan pelanggaran lingkungan. Hanya satu perusahaan, PT Gag Nikel, anak usaha Antam, yang tetap diizinkan beroperasi karena dinilai tidak mengganggu ekosistem wisata.
Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia, menyebut keputusan itu merupakan arahan langsung dari Presiden. Ia menegaskan bahwa aktivitas tambang Gag Nikel berada cukup jauh, sekitar 30–40 km dari Pulau Piaynemo, ikon pariwisata Raja Ampat.
Namun, polemik belum reda. Saham Antam sempat anjlok karena kekhawatiran pasar terhadap isu lingkungan dan potensi pencabutan izin lainnya. Sementara itu, pemerintah juga menyoroti keterlibatan pejabat dalam pemberian izin tambang yang bermasalah.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
DPP BKPRMI Dorong Pemerintah Lebih Perhatikan Kesejahteraan Guru Ngaji
Saksikan berita lainnya:
Demo Besar Tolak Revisi UU TNI: Apa Dampaknya bagi Demokrasi Indonesia?






