Jurnal Pelopor – Badan Gizi Nasional (BGN) akhirnya buka suara soal dugaan korupsi yang terjadi di program Menu Bergizi Gratis (MBG). Lembaga tersebut mengungkap adanya penyimpangan di tingkat Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) yang mengelola dapur MBG di berbagai daerah. Modus yang ditemukan mulai dari laporan fiktif hingga penggunaan bahan baku berkualitas rendah demi meraup keuntungan pribadi.
Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN, Tigor Pangaribuan, menyebut setiap SPPG menerima dana operasional hingga Rp10 miliar. Dengan total sekitar 10.681 dapur MBG di seluruh Indonesia, jumlah dana yang dikelola mencapai Rp70 triliun. Nilai yang besar ini, kata Tigor, membuka peluang terjadinya penyimpangan oleh oknum pengelola.
“Bayangin uang Rp70 triliun itu kita turunkan ke dapur. Godaannya besar sekali,” ujarnya dalam acara Zona Pangan di Jakarta Selatan, Selasa (7/10/2025).
Modus Korupsi: Bahan Baku Murah dan Laporan Palsu
Salah satu modus yang terungkap adalah kerja sama antara penyuplai nakal dan pengelola dapur. Mereka sengaja membeli bahan baku berkualitas rendah dengan harga murah, sementara laporan keuangan tetap mencantumkan harga tinggi sesuai standar. Dari praktik ini, pelaku bisa meraup keuntungan tambahan hingga Rp20 juta per bulan.
“Ternyata godaan ini banyak. Ada yayasan yang mengiming-imingi pengelola muda dengan selisih harga bahan baku. Akhirnya mereka tergoda, padahal itu mengorbankan kualitas makanan untuk anak-anak,” ungkap Tigor.
Ia menambahkan, sejumlah pengelola muda berstatus Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) telah diberhentikan karena terbukti melakukan pelanggaran. Menurutnya, integritas harus dijaga sejak awal karena mereka memegang tanggung jawab besar terhadap keberlangsungan program gizi nasional.
Masalah Pengawasan dan Laporan Keuangan
Selain bahan baku, masalah lain muncul pada laporan keuangan fiktif dan pelanggaran SOP dapur. Banyak Kepala SPPG tidak melakukan pengawasan langsung terhadap proses pemasakan seperti yang diwajibkan. Bahkan, beberapa di antaranya terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan yang sesuai fakta.
“Masalahnya tidak hanya bahan baku. Banyak juga yang tidak ikut mengawasi dapur, dan laporan keuangannya tidak benar,” kata Tigor.
Untuk menekan peluang korupsi, BGN menerapkan sistem virtual account (VA) bagi setiap dapur MBG. Mekanisme ini memastikan dana hanya dapat diakses oleh dua pihak, yakni Kepala SPPG dan perwakilan yayasan, layaknya satu rekening bersama.
“Korupsi kami atasi dengan VA. Setiap dapur punya satu ATM, dan hanya dua orang yang boleh tarik uangnya. Itu jangkar pengawasan kami,” tegas Tigor.
Upaya Perbaikan dan Teguran Tegas
BGN kini gencar melakukan evaluasi dan memberi teguran keras terhadap SPPG yang bermasalah. Tigor menegaskan, pengawasan tidak hanya menyangkut administrasi, tetapi juga kualitas bahan pangan dan kepatuhan terhadap SOP.
“Yang tidak ikut SOP dan laporan keuangannya bermasalah sudah kami beri teguran keras. Kalau tetap melanggar, akan langsung dicopot,” ujarnya.
Meski sejumlah pelanggaran telah ditemukan, BGN memastikan bahwa langkah perbaikan terus dilakukan agar dana publik yang besar tersebut benar-benar tersalurkan untuk meningkatkan gizi masyarakat, bukan memperkaya oknum.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
