Jurnal Pelopor – PT Pertamina Patra Niaga resmi memblokir 394.000 nomor polisi (nopol) kendaraan yang terindikasi melakukan penyalahgunaan pembelian BBM subsidi seperti Biosolar dan Pertalite. Kebijakan tegas ini dilakukan setelah sistem Subsidi Tepat berbasis QR Code menemukan banyak indikasi kecurangan yang dilakukan konsumen.
Sistem QR Code Bongkar Praktik Fraud di SPBU
Direktur Utama Pertamina Patra Niaga, Mars Ega Legowo Putra, mengungkapkan langkah pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi agar tepat sasaran. Dengan sistem QR Code yang terhubung langsung dengan data pendaftaran kendaraan, penyalahgunaan kini lebih mudah dideteksi.
“Sistem subsidi tepat telah melakukan identifikasi fraud terhadap 394.000 nopol kendaraan yang telah kita blokir,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi VII DPR RI, Senin (17/11/2025).
Pertamina mencatat bahwa sebelum penerapan sistem ini, banyak kendaraan yang tidak berhak tetap mengakses solar subsidi dan Pertalite. Setelah pemblokiran diberlakukan, pola pembelian menjadi lebih terkendali dan distribusi BBM subsidi lebih tepat sasaran.
Penyaluran BBM Subsidi Kini Lebih Terkendali
Mars Ega menjelaskan bahwa hingga Oktober 2025, penyaluran Biosolar terkendali di bawah 1,5 persen dari kuota, sementara Pertalite terkendali di bawah 10 persen dari kuota. Menurutnya, pengendalian ini menunjukkan bahwa sistem QR Code berjalan efektif.
“Sektor BBM saat ini telah dilaksanakan full QR Code untuk penyaluran BBM jenis solar maupun Pertalite,” tegasnya.
Selain memblokir nopol, Pertamina juga melakukan pembinaan terhadap 544 SPBU yang dinilai tidak disiplin dalam menjalankan aturan program Subsidi Tepat. Pembinaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh SPBU memiliki pemahaman dan prosedur yang sama dalam menyalurkan BBM subsidi.
Langkah Pengawasan Berkelanjutan
Kebijakan pemblokiran nopol ini menandai langkah serius Pertamina dalam mengawasi penyaluran energi bersubsidi. Dengan kuota BBM subsidi yang terbatas dan kebutuhan masyarakat yang terus meningkat, efektifitas distribusi menjadi prioritas utama pemerintah.
Pertamina menegaskan bahwa pemilik kendaraan yang diblokir masih dapat melakukan klarifikasi dan pembaruan data apabila merasa tidak melakukan pelanggaran. Namun, seluruh proses harus mengikuti prosedur resmi agar penyaluran subsidi tetap berlangsung sesuai sasaran.
Dengan penerapan teknologi digital dan pengawasan ketat di lapangan, pemerintah berharap penyalahgunaan BBM subsidi dapat ditekan secara signifikan, sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang berhak.
Sumber: Kompas.com
Baca Juga:
Wow! Negara Komunis Ini Naikkan Tunjangan Guru Sampai 70%
Tren Baru! Brave Pink Hero Green Ramai Dipakai di Medsos
Saksikan berita lainnya:
