Fraksi Partai NasDem menegaskan sikap tegas terhadap dua anggotanya yang berstatus nonaktif, Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach. Fraksi meminta penghentian gaji, tunjangan, dan seluruh fasilitas yang melekat pada keduanya, sembari menunggu putusan final Mahkamah Partai. Ketua Fraksi NasDem, Viktor Bungtilu Laiskodat, menekankan bahwa langkah ini menjadi bukti keseriusan partai dalam menjaga integritas dan akuntabilitas.
Menunggu Putusan Mahkamah Partai
Penonaktifan Sahroni dan Nafa merupakan tindak lanjut dari keputusan Ketua Umum NasDem Surya Paloh. Saat ini, Mahkamah Partai tengah memproses kasus tersebut untuk mengeluarkan putusan yang bersifat final dan mengikat. Menurut Viktor, mekanisme internal partai harus berjalan secara transparan agar publik percaya bahwa NasDem tidak melindungi kadernya yang bermasalah.
Seruan Menjaga Persatuan
Selain menegakkan aturan partai, NasDem juga mengajak seluruh pihak untuk tidak terjebak dalam konflik politik yang bisa memecah belah bangsa. Viktor menegaskan pentingnya dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan.
“Mari bersama merajut persatuan dan menguatkan spirit restorasi demi masa depan Indonesia,” ujarnya.
Partai Buruh Laporkan ke MKD
Sementara itu, Partai Buruh bersama Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana melaporkan lima anggota DPR berstatus nonaktif ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD). Selain Ahmad Sahroni dan Nafa Urbach, ada juga Eko Patrio dan Uya Kuya dari PAN serta Adies Kadir dari Golkar. Ketua Partai Buruh Said Iqbal menyebut istilah “nonaktif” tidak dikenal dalam UU MD3. Karena itu, ia mendesak MKD mengambil langkah tegas, termasuk kemungkinan pemberhentian.
Dorongan Sanksi Tegas
Said Iqbal menilai status nonaktif justru menimbulkan kebingungan hukum. Ia meminta agar DPR tidak memberi ruang abu-abu dan segera memutuskan sanksi yang jelas.
“Kalau perlu diberhentikan agar tidak menimbulkan huru-hara lagi,” katanya. Meski begitu, Said memastikan Partai Buruh tidak berencana melakukan aksi unjuk rasa dalam waktu dekat.
Ia meminta simpatisannya tetap menjaga ketertiban dan menghindari tindakan anarkis.
Ujian Kepercayaan Publik
Kasus ini menjadi ujian besar bagi integritas lembaga legislatif dan partai politik. Publik kini menanti apakah DPR dan MKD akan memberikan sanksi sesuai aturan, atau justru membiarkan status nonaktif tanpa kejelasan. Di sisi lain, NasDem ingin memastikan langkah tegasnya tidak hanya dianggap pencitraan politik, tetapi benar-benar memperlihatkan komitmen pada prinsip transparansi dan keadilan.
Sumber: Liputan6
Baca Juga:
Singonoyo Cup Meledak! Legenda Persibo Turun Gunung
Takut Ekonomi Ambruk? Ini Aset Aman Selain Emas
Saksikan berita lainnya:
