Jurnal Pelopor – Wakil Menteri Perindustrian (Wamenperin) Faisol Riza membenarkan adanya laporan terkait aksi premanisme yang dilakukan oknum organisasi masyarakat (ormas) dalam proyek pembangunan pabrik mobil listrik BYD di Subang, Jawa Barat. Menurut Faisol, setelah dilakukan pengecekan, pihak perusahaan menyatakan gangguan tersebut sudah berhasil mereka atasi sendiri.
“Sudah, sudah kita cek. Kami juga sudah komunikasi dan BYD menyatakan bahwa mereka bisa mengatasi masalah itu,” kata Faisol kepada wartawan di Kantor Kementerian Perindustrian.
Ia menambahkan bahwa meskipun insiden ini tergolong biasa di lapangan, ia berharap ke depannya tidak ada lagi gangguan serupa yang bisa menghambat proyek strategis nasional.
Permintaan Ketegasan terhadap Premanisme
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno dalam kunjungannya ke Shenzhen, China, menyampaikan bahwa ada laporan mengenai aksi premanisme yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD di Subang. Eddy menegaskan, pemerintah Indonesia harus bersikap tegas dalam menindak aksi-aksi seperti ini, karena jaminan keamanan merupakan faktor kunci untuk mendatangkan dan mempertahankan investasi asing di Tanah Air.
“Sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD. Pemerintah perlu tegas dalam menangani masalah ini,” ujar Eddy.
Ia mengingatkan bahwa tanpa jaminan keamanan, kepercayaan investor dapat tergerus, mengancam iklim investasi nasional.
Langkah Kementerian Investasi
Terkait hal ini, Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Nurul Ichwan, mengaku sudah mendengar kabar tersebut. Ia berjanji segera menghubungi langsung pihak BYD untuk memastikan situasi terkini di lapangan.
“Kita harus tanya langsung ke BYD, supaya tahu detail situasi sebenarnya. Tidak berarti berita yang ada tidak benar, tapi kita perlu konfirmasi lebih dalam,” jelasnya.
Nilai Investasi dan Dampak Strategis
Sebagai informasi, pabrik BYD di Subang dibangun di kawasan Fase 2 Subang Smartpolitan dengan nilai investasi sekitar Rp11,7 triliun. Proyek ini diharapkan menjadi pusat produksi mobil listrik untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor, serta memperkuat ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Pemerintah pun didesak untuk segera mengambil langkah nyata dalam memberikan perlindungan penuh terhadap proyek-proyek investasi strategis. Hal ini penting agar Indonesia tetap menjadi tujuan utama investasi asing di tengah persaingan global yang semakin ketat.
Sumber: Detik.com
Baca Juga:
Tanpa Target Juara, Sukorejo FC Bikin Kejutan di Bali 7’s 2025!
Hari Bumi 2025: BKPRMI Galang Aksi Tanam 1 Juta Pohon
Saksikan berita lainnya:
